Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mendapat giliran pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/7). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Dugaan suap ini berada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022.
Kendati demikian, Menhub Budi berhalangan hadir dan meminta pemeriksaan dijadwalkan kembali. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati. Ia menyampaikan, Budi saat ini tengah meninjau proyek transportasi di luar kota.
“Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota, sehingga permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali,” jelasnya.
Menhub Budi diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ia diperiksa bersama 2 saksi lain, yaitu Maulana Yusuf, ASN Kemenhub dan Risal Wasal, Direktur Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Budi diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya.
Dugaan Suap Lelang Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api
Kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api ini telah menetapkan 10 tersangka. Dugaan suap ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada April 2023 lalu.
KPK menduga ada pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa. Hal ini dimulai dari proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Diduga ada aliran suap dari PT. Istana Putra Agung ke sejumlah pihak. Nilai suap diduga mencapai lebih dari Rp14,5 M.
Proyek pembangunan ini tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera tahun 2018-2022.
Adapun tersangka pemberi suap adalah Dion Renato Sugiarto (Direktur PT. Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat (Direktur PT. Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim (Direktur PT. KA Manajemen Properti), Parjono (VP PT. KA Manajemen Properti).
Kemudian, tersangka penerima suap yaitu Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian, DJKA Kemenhub), Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng), Putu Sumarjaya (Kepala BTP Jabagteng), Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel), Fadliansyah (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian), dan Syntho Pirjani Hutabarat (PPK BTP Jabagbar).
Editor: Dimas Adi Putra