Jakarta, 29 November 2023 – Universitas Paramadina, bekerjasama dengan Paramadina Institute of Ethic and Civilization (PIEC), menggelar Limited Group Discussion Edisi Ke-3 dengan tema “Menjamin Pemilu yang Jujur dan Adil: Peran KPU, Bawaslu, dan Masyarakat.” Diskusi ini berlangsung pada Rabu, 29 November 2023, di Ruang Granada, Universitas Paramadina, dengan Dr. Taufik Hidayatullah, MA, sebagai moderator.
Dalam pengantar diskusi, Dr. Taufik Hidayatullah, MA, mengungkapkan keprihatinan terkait masa jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur di beberapa wilayah. Ia menyampaikan, “Idealnya masa jabatan hanya 6 bulan, tetapi berlangsung selama 2 tahun, tentu hal ini tidak sehat.”
Emil Radhiansyah, M.Si., Peneliti PIEC, menyoroti adanya pelanggaran dalam proses pemilu yang disebabkan oleh keterikatan emosional. “Penyebabnya adalah dorongan internal dan eksternal, sehingga yang terpenting adalah bagaimana meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Pada pemilu 2019, tercatat sekitar 4000 pelanggaran administrasi,” ungkapnya.
Pemilu Jujur Jamin Rasa Aman
Emil menekankan bahwa tingkat kesuksesan pemilu sangat terkait dengan rasa aman yang diberikan kepada masyarakat.
“Masyarakat dapat menciptakan rasa aman dalam lingkungan keluarga maupun bertetangga, didukung oleh aparat keamanan dan tokoh masyarakat,” tambah Emil.
Dr. Hendri Satrio, Analis Komunikasi Politik/Pendiri KedaiKOPI, menilai peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bansos dalam pemilu.
“Bansos dijadikan sarana untuk memilih salah satu pasangan calon. Ada tiga aspek yang dilihat, yakni peran penting sebagai penguasa, kesiapan bansos untuk 2 putaran, dan penggunaan narasi untuk membagikan bansos guna meredam,” ujarnya.
Hendri Satrio menambahkan hasil survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa 30% menolak, 30% menerima tetapi tidak memilih, dan 40% menerima dan memilih.
“Sehingga di Indonesia, keputusan tidak hanya ditentukan oleh suara rakyat tetapi juga oleh yang menghitungnya,” kata Hendri Satrio.
Diskusi juga menyinggung alasan Gibran dijadikan calon wakil Presiden sebagai “kartu garansi.”
“Gibran dianggap sebagai kartu garansi berdasarkan perjanjian Joko Widodo terhadap berbagai negara mengenai perdagangan, investasi, dan lain sebagainya,” ungkap Hendri Satrio.
“Kampus memiliki peran sangat penting sebagai media untuk mengawasi pemilu, karena saat ini kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada KPU dan Bawaslu,” katanya.
Pemilu Jujur dan Adil
Terkait hal ini, pemilu yang jurdil (jujur dan adil) harus menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei pemilu yang jujur dan adil berhasil terlaksana pada tahun 2019. Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas, mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia menganggap pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan secara jujur, adil, bebas, langsung, dan rahasia. Hal ini berdasarkan survei lembaganya yang dilakukan pada 20 Mei sampai 1 Juni 2019.
Survei yang libatkan 1.220 responden namun hanya 1.078 orang yang bisa diwawancarai secara valid. Adapun margin of error penelitian ini berkisar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
“Yang menganggap pemilu berlangsung jurdil 68 persen untuk pileg dan 69 persen untuk pilpres,” katanya. Pemilu kedepannya harus dapat berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Jujur, adil, bebas, langsung, dan rahasia harus bisa terus diterapkan dalam setiap pemilu, sehingga hasil dan tingkat kepercayaan masyarakat makin bertambah.
Editor: Dimas Adi Putra/Shintya