APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) akan tetap menjadi instrumen yang sangat penting dalam membangun Indonesia, baik di tahun politik atau bukan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11/2023) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Tahun 2024 yang disebut tahun politik, kata Menkeu, harus tetap fokus untuk bisa menyelesaikan berbagai PR dalam membangun fondasi Indonesia menuju Indonesia 2045.
Yaitu keinginan untuk mencapai high income country. Karena masalah fundamental tidak bergerak dan tidak berubah hanya karena adanya faktor tahun politik.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan membangun infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.
Pemerintah juga akan secara konsisten membangun nilai tambah dari industri serta perbaikan iklim investasi melalui regulasi, kebijakan, serta birokrasi yang lebih efektif.
“Ini adalah tema yang akan tetap berjalan. Karena ini adalah fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju,” jelasnya.
Karena itu, Kemenkeu lanjut Sri Mulyani, akan terus melakukan berbagai langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek untuk biasanya stabilisasi.
“Namun kita tidak juga menegasikan atau memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap membangun fondasi-fondasi tersebut,” lanjutnya.
Menkeu menjelaskan, pada tahun-tahun ini justru sejumlah legislasi untuk mewujudkan reformasi fundamental di berbagai bidang baru akan mulai berlaku.
“Jadi meskipun disebut tahun politik, kita tetap banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu untuk terus diperkuat,” jelasnya.
Dijelaskannya, APBN akan terus menjadi instrumen yang akan menjaga perekonomian dan masyarakat Indonesia. Postur APBN 2024 didesain untuk mendukung ekonomi sekaligus menjaga stabilitas dan meneruskan berbagai reformasi. Untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi ekonomi ke depan.
Serius Hadapi Perubahan Iklim
Sesuai dengan tujuan tersebut, APBN 2024 kata Menkeu, difokuskan kepada area yang merupakan fondasi penting. Kesehatan Rp186 triliun, pendidikan 20% Rp660 triliun, perlindungan sosial yang selalu menjadi andalan pada saat ekonomi sering bergejolak Rp493 triliun.
Ketahanan pangan Rp108 triliun, ketahanan energi Rp444 triliun, infrastruktur Rp422 triliun, dan agenda di bidang hukum dan pertahanan sebesar Rp324 triliun.
Dalam merespons situasi seperti El Nino dan meningkatnya harga pangan, pemerintah kata Menkeu, menambah BLT bagi masyarakat dan juga memberikan bantuan beras.
Sektor properti juga dipacu melalui dukungan skema PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar. Begitu juga dengan bantuan biaya administrasi untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan dunia juga sedang serius menghadapi ancaman perubahan iklim.
Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai respons dari sisi instrumen fiskal dan berbagai upaya. Seperti membangun bursa karbon, carbon tax, engagement untuk mendapatkan dukungan global. Energi Transition Mechanism, dan inisiasi skema blended finance.
“Itulah yang kita akan terus persiapkan di tahun yang disebut hajatan politik. Kita tetap akan menjaga karena itu adalah siklus demokrasi yang normal. Yang memang sudah diatur oleh undang-undang dan Indonesia adalah negara demokrasi,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu