Hoaks memang menjadi masalah yang paling sering terjadi di Indonesia. Penyebaran berita yang tidak benar dan tidak berdasar merupakan langkah awal terjadinya hoaks. Tidak hanya di media sosial, penyebaran hoaks pun bisa disebabkan dari mulut ke mulut.

Dilansir dari kominfo.go.id, akademisi Komarudin Hidayat mengatakanpenyebaran berita bohong atau hoakssama seperti peredaran narkotik dan pornografi. Bila dibiarkan berita hoaks dapat membahayakan dan merugikan masyarakat.

Selain hoaks, bahaya radikalisme juga seringkali terjadi. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan.

Radikalisme muncul di Indonesia disebabkan perubahan tatanan sosial dan politik yang tidak sepaham dengan kelompok radikalis. Ideologi baru yang dianut lebih keras dan tidak mengenal toleransi.

Paham radikal akan berkembang ditengah masyarakat ketika ketidakadilan sosial dan hukum, kondisi kemiskinan serta penyimpangan paham islam yang sempit, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak dari pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintahan negara Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menjaga ruang digital agar Pemilihan Umum Serentak 2024 berlangsung dengan bersih dari berbagai informasi hoaks dan radikalisme. 

Upaya Menkominfo Cegah Radikalisme dan Hoaks

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan saat ini sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan hoaks, disinformasi, malinformasi di ruang digital.

“Kita akan diskusi dengan banyak pihak untuk mendiskusikan mana yang hoaks, mana yang mengandung narasi-narasi radikalisme,” jelasnya di Jakarta Selatan, Rabu (09/08/2023).

Bahkan, Menteri Budi Arie juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah penyebaran hingga konten radikalisme menjelang Pemilu 2024.

“Nanti saya bertemu dengan Kementerian Agama juga mendiskusikan ini, kalau perlu kita juga blokir. Langkah-langkah blokir supaya ruang publik ini lebih sehat dari hoaks, dari konten-konten yang memecah belah bangsa,” tegasnya.

Menurut Menkominfo, esensi pelaksanaan pemilu adalah menyatukan sesama anak bangsa dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, semua pihak memiliki peran untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat.

“Sudah semua kita lakukan pendekatan termasuk langkah-langkah pemerintah untuk memberikan kesejukan di ruang digital atau sosial media kita,” tandasnya.