Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemilu yang damai adalah tanggung jawab bersama. Pemilu merupakan landmark demokrasi yang melibatkan peran berbagai pihak dan berorkestrasi secara harmonis dalam memilih wakil rakyat. Setidaknya ada lima elemen kunci dalam mewujudkan terlaksananya pemilu yang damai, jujur, adil, dan bermartabat.
“Ada sejumlah elemen yang simultan bergerak sama-sama bertanggung jawab, satu adalah penyelenggara pemilu, KPU dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, termasuk pemerintah juga mendukung anggaran dan lain-lain,” katanya pada acara Senandung Pemilu Damai yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Mendagri melanjutkan, elemen kedua yaitu peserta pemilu yang siap menang dan siap kalah. Ketiga, media yang berperan penting dalam memengaruhi publik. Keempat, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada poin keempat ini, Mendagri menekankan partisipasi masyarakat yang tinggi akan menentukan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
“Kemudian yang berikutnya lagi adalah aparat keamanan untuk menjaga situasi keamanan agar tetap terjaga baik. Jadi orkestrasi semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan, pesta demokrasi bukan cuma milik pemerintah, tapi milik semua rakyat Indonesia.
Sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia, Indonesia memiliki keunikan tersendiri sekaligus tantangan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak di banyak wilayah sekaligus. Ini akan memberikan hak berdemokrasi kepada sekitar 17.814.913 jiwa yang tersebar di 269 daerah, untuk memilih calon yang akan mengemban amanah menjadi gubernur, walikota, dan bupati.
Acara “Senandung Pemilu Damai” ini dimaksudkan untuk memanjangkan tekad dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu damai di lingkup peran masing-masing.
Mahfud menambahkan, tujuan dilaksanakan pemilu salah satunya adalah agar terjadi sirkulasi kepemimpinan. Dalam prosesnya akan ada strategi hingga persaingan yang ketat, hal ini sah tetapi jangan sampai merusak tata kehidupan bernegara. Untuk itu, pemilu yang damai perlu diwujudkan dengan membangun konsolidasi bersama semua pihak.
“Ini penting dan kedamaian bersumber dari kita,” tandasnya.
Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen
JAJARAN Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor Epy Kusnandar atau yang dikenal…
MUNCUL wacana penggabungan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Isu…
KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyatakan siap mengerahkan 2.446 personel…
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto menargetkan bisa swasembada pangan komoditas strategis, seperti padi, jagung, dan tebu.…
FEDERASI Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) mengumumkan, Kota Surakarta dan Surabaya resmi sebagai tuan rumah…
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti fakta persidangan permintaan uang sebesar Rp12 miliar oleh auditor…