Menuju Pertarungan Politik 2024: Partai Politik Harus Pulang Ke Rumah Ideologis

Partai Politik Sebagai Instrumen Pengontrol Pemerintahan

Partai politik adalah organisasi yang mengartikulasikan agenda politik aktif masyarakat: mereka yang peduli dengan kontrol kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing dengan kelompok lain sekaligus memiliki pandangan berbeda untuk mendapatkan dukungan terbanyak. (Sigmund Neumann, 1963:352). Di satu sisi, partai politik menjadi instrumen pengontrol pemerintahan. Di sisi lain, mereka juga bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam persaingan inilah partai politik melahirkan bibit-bibit ketidakpercayaan publik. Hal ini memang sangat sulit bagi partai politik, mengingat partai politik menjalankan dua agenda sekaligus, yaitu memperjuangkan partainya untuk memperoleh kekuasaan dan memperjuangkan suara-suara masyarakat.

Peran ganda inilah yang membuat partai politik kehilangan integritas. Ketegangan antara kepentingan internal partai dan kepentingan publik membuat partai politik kadang kehilangan arah. Ketegangan ini biasanya didefinisikan sebagai “konflik kepentingan”. Konflik kepentingan yang terjadi biasanya sangat merugikan publik dan sangat berbahaya bagi integritas organisasi serta membawa orang pada korupsi (bdk. Haryatmoko, 2011: 91). Konflik kepentingan menjadi faktor utama partai politik tidak dipercaya oleh publik. Memang harus diakui bahwa partai politik berada dalam situasi dilematis. Namun, di sinilah partai politik sebenarnya ditantang untuk menunjukan integritasnya.

Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

Beberapa kasus akhir-akhir ini, partai politik sepertinya kehilangan kendali yang mengakibatkan masyarakat tidak mempercayai mereka. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah bunyi gendang pembentukan koalisi partai politik di masyarakat lebih terdengar nyaring dibandingkan pembahasan mengenai keadaan masyarakat. Partai-partai sibuk mencari koalisi daripada solusi ketika ada berbagai tragedi. Misalnya, saat ini Indonesia baru saja keluar dari tragedi COVID-19. Para elit partai sudah sibuk berbicara soal capres dan cawapres.

Contoh lain, ketika terjadi peristiwa tragedi Kanjuruhan dan gempa Cianjur, para elit partai bukannya sibuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan, mereka malah saling berbalas-balasan tweet tentang koalisi dan lain sebagainya. Kalaupun membantu, mereka masih membawa agenda politik capres-cawapres dan kepentingan partai lainnya. Hal ini terus bertebaran di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat. Masyarakat akhirnya merasa tidak diperhatikan. Kalaupun diperhatikan, semua itu dianggap hanya sebagai pencitraan demi panggung kekuasaan. Padahal dalam konsep demokrasi, John Locke menyatakan bahwa semuanya harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya segala bentuk kekuasaan yang ada pada negara berasal dari dan sejauh delegitimasi oleh rakyatnya (bdk. Reza A. A. Wattimena, 2007: 20).

Menurut Locke, kebalikan dari kepercayaan adalah pengkhianatan. Locke kemudian menekankan bahwa obat dari pengkhianatan adalah hak revolusi (John Dunn, 1994: 74). Revolusi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Revolusi ini bisa dari masyarakat dan bisa juga dari partai politik. Namun, dalam konteks ini partai politik perlu melakukan revolusi dalam dirinya demi mendapatkan kepercayaan masyarakat.