Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) dinilai perlu mengawal agar informasi mengenai Pemilu dan Pilkada dapat tersebar dengan baik dan juga netral.
Hal ini mengingat pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024.
Komisi I DPR RI menilai perlu adanya edukasi kepada seluruh lembaga penyiaran. Baik yang berbentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ataupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
“Dengan begitu tidak ada berita hoaks, kampanye hitam, ataupun informasi yang merugikan satu pihak,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.
Ia mengatakan itu saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Medan, Sumut, di Medan, Kamis (25/5/2023).
“Perlu adanya dorongan dari LPP dan juga LPS untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih banyak di masyarakat. Membuat Pemilu menjadi menarik dan menjadikan pemilihan umum menjadi sebuah pesta demokrasi yang betul-betul meriah,” jelas Meutya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua KPID Sumut, Anggia Ramadhan. Dan, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane.
Kerja Sama KPID dengan Kepala Daerah
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan beberapa catatan khususnya untuk Kota Medan. Diharapkan KPID bisa bekerja sama dengan para kepala daerah untuk membuat kegiatan literasi.
Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah kian dekat. Sehingga perlu dilakukan kegiatan tersebut bersama masyakat guna memberikan edukasi tentang Pemilu dan Pilkada secara baik dan lugas.
Meutya menambahkan, perlu adanya kerja sama antara KPID dengan para kepala daerah.
“Kalau KPID bekerja sendiri tidak sanggup karena keterbatasan personel yang juga harus mengawasi siaran televisi. Karena itu, perlu sinergisitas antara pihak-pihak terkait demi menyukseskan Pemilu 2024,” kata Meutya.
Politisi dari Dapil Sumut I menilai partisipasi masyarakat terhadap Pemilu dan Pilkada 2024 masih belum sesuai harapan.
Karena itu, Komisi I ingin sekali KPI bisa mendorong tingkat partisipasi itu dengan membuat tayangan-tayangannya yang lebih edukatif. Seperti ajakan pemilu atau dengan tayangan yang adil dan tidak memihak.
“Karena biasanya kalau tayanganya terus-menerus itu-itu saja, terlihat jelas keberpihakan kepada satu kelompok tertentu. Akibatnya orang akan jadi antipati. Sejati demikian KPI bisa ikut mengawasi ataupun mendorong agar lembaga penyiaran bisa bersifat netral,” tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang