Sidang putusan terkait gugatan syarat usia maksimal capres-cawapres dijadwalkan hari ini, Senin (23/10), di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan dengan nomor perkara 102/PUU-XXI/2023 gugatan diajukan oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro.
Gugatan ini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan batas minimal capres-cawapres berusia 40 tahun. Kemudian, juga meminta MK menetapkan batas usia maksimal capres-cawapres berusia 70 tahun. Tidak hanya itu, pemohon juga meminta perubahan pada Pasal 169 D UU Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar capres-cawapres tidak pernah terlibat pelanggaran HAM berat.
Selanjutnya, perkara nomor 107 yang diajukan oleh Rudy Hartono. Gugatan ini mengajukan permohonan terkait pasal 169 Q UU Pemilu terkait usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun. Ia juga memohon MK agar norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tidak terpisahkan dari persyaratan capres dan cawapres.
Kemudian, MK juga akan memutuskan ada juga perkara nomor 104 yang diajukan oleh Gulfino Guevarrato. Pada petitumnya, ia meminta pasal 169 N UU Pemilu diberikan norma tambahan, yakni capres-cawapres tidak pernah mencalonkan diri sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama.
“atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama,” tertulis dalam petitum.
Anwar Usman Pimpin Sidang Usia Maksimal Capres-Cawapres
Pembacaan putusan akan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Ada 8 hakim lain turut hadir dalam sidang putusan tersebut.
Sebelumnya, kelompok pengacara melalui Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Anwar Usman. Hal ini merupakan buntut panjang terkait putusan MK mengenai batasan usia capres-cawapres.
Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan surat kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi, Rabu (18/10).
“Bahwa para pelapor bersama ini hendak melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang diduga dilakukan oleh Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.M.H. Hakim Konstitusi merangkap Ketua Mahkamah Konstitusi dan 9 hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” tertulis dalam surat yang dilayangkan tersebut.
MK mengaku pihaknya sudah meneruskan laporan dari Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) atas Anwar Usman untuk diproses.
Editor: Dimas Adi Putra