Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48,35 triliun. Usulan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (12/6/2023).
“Kami mohon Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan rencana kerja dan pagu indikatif Kemenkeu tahun 2024. Dengan pagu indikatif Rp48,35 triliun,” kata Suahasil.
Adapun pagu indikatif Kemenkeu menurut Wamenkeu, jika berdasarkan sumber dana terdiri dari rupiah murni Rp38,90 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp21,76 triliun.
Hibah Rp1,12 triliun, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp9,42 triliun. Sementara, jika dirinci menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum Rp44,70 triliun, fungsi ekonomi Rp161 miliar. Dan, fungsi pendidikan Rp3,48 triliun.
Pagu indikatif tersebut menurut Suahasil, dialokasikan kepada lima program yang akan dijalankan Kemenkeu. Pertama, Program Kebijakan Fiskal mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp40,23 miliar.
Dengan output utama kebijakan fiskal yang efektif berdampak terhadap perekonomian bernilai Produk Domestik Bruto (PDB) Rp19.588 triliun.
Menurutnya, terdapat 41 kegiatan terkait layanan perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta diplomasi internasional. Di mana kebijakan fiskal ini dapat mendorong stabilisasi dan transformasi ekonomi pascapandemi dan di tengah ancaman krisis geopolitik.
“Indikator sasaran programnya antara lain mencapai rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,16 hingga 2,64 persen. Naik dari 2,85 persen di 2023. Kemudian, indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan mencapai angka 86 dari skala 100,” jelasnya.
Kedua, Program Pengelolaan Penerimaan Negara yang mendapatkan pagu indikatif Rp2,48 triliun. Rencananya sebanyak 133 kegiatan akan dilakukan terkait pelayanan perpajakan dan PNBP kepada masyarakat.
Selain itu, perbaikan dan reformasi berbagai sistem administrasi perpajakan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pendanaan pembangunan.
Indikator sasaran program menurtu Wamenkeu, antara lain rasio penerimaan perpajakan sebesar 9,92 hingga 10,2 persen terhadap PDB.
“Ini adalah untuk menjaga supaya kita bisa betul-betul mendapatkan penerimaan negara sebesar Rp2.717 triliun sampai dengan Rp2.861 triliun di tahun 2024,” ujarnya.
Program Dukungan Manajemen
Program ketiga, smabung Wamenkeu, adalah Program Pengelolaan Belanja Negara dengan Pagu Indikatif Rp28,74 miliar. Dari anggaran itu output utama alokasi belanja negara sebesar Rp3.215 triliun hingga 3.476 triliun.
Terdapat 59 kegiatan terkait perumusan kebijakan belanja yang menjamin terlaksananya layanan negara bidang pendidikan, kesehatan.
Kemudian, perlindungan sosial, penyediaan infrastruktur, terlaksananya agenda prioritas seperti Pemilu dan Ibukota Negara (IKN). Serta peningkatan kualitas dan sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah.
Keempat, yaitu Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PKNR) dengan pagu indikatif Rp310,82 miliar. Adapun output utama pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yakni sebesar Rp3.215 triliun hingga Rp3.476 triliun.
“Sementara pengelolaan aset senilai Rp12.325 triliun,” jelas Wamenkeu.
Ia mengatakan, sebanyak 171 kegiatan berupa layanan penyaluran dan pertanggungjawaban dana pembangunan baik pusat maupun daerah.
Selanjutnya, tersedianya dana pembangunan secara tepat waktu, serta pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan negara.
Sedangkan program kelima menurut Wamenkeu, adalah Program Dukungan Manajemen. Di mana program ini mendapatkan pagu indikatif Rp45,49 triliun.
“Dengan output utama antara lain pengelolaan organisasi dengan 1.080 satuan kerja dan 78.882 orang pegawai,” rincinya.
Rencananya kata dia, terdapat 553 kegiatan terkait layanan manajemen. Kegiatan ini untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan pada 4 program teknis Kemenkeu. Di samping itu juga layanan langsung kepada publik melalui BLU Kemenkeu. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang