PBB Soroti Porses Pemilu 2024 Indonesia

PBB mengungkap temuan baru untuk 7 negara, termasuk Indonesia. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR ikut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni soal menurunkan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Yang mana menguntungkan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Komite PBB mengungkapkan kekhawatirannya atas dugaan pengaruh yang tidak semestinya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia.

“Komite juga merasa terganggu dengan pelecehan, intimidasi. Dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi,” bunyi laporan Komite HAM PBB, Kamis (28/3) yang dikutip dari CNN.

PBB mendesak Indonesia agar menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sejati, menjamin independensi komisi pemilihan (KPU), dan merevisi ketentuan hukum.

PBB juga meminta pemerintah Indonesia memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses mudah dan bebas pengaruh yang tidak semestinya dari pejabat tinggi.

Sorotan PBB

Sebelumnya, Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye juga mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Pertanyaan itu disampaikan pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3). Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.

Diantara 7 negara yang menjadi sorotan adalah Chile, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Berikut detail tiap negara yang perlu diperhatikan menurut PBB:

1. Chile

Komite mencatat dengan penuh keprihatinan bahwa sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dalam konteks ledakan sosial akibat penggunaan kekuatan dan kebrutalan yang tidak proporsional dan sewenang-wenang oleh polisi dan angkatan bersenjata.

2. Guyana

Komite prihatin dengan kurangnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah dan kurangnya kemajuan dalam amandemen Undang-undang Amerindian.

3. Indonesia

PBB mengungkapkan penyesalannya atas kurangnya informasi mengenai enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap orang Papua dan kasus-kasus lain.

Selain itu, PBB mengungkapkan kekhawatirannya atas tuduhan adanya pengaruh yang negatif terhadap Pemilu 2024, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat dan menguntungkan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

4. Namibia

Komite meminta Namibia untuk mempertimbangkan pengakuan komunitas seperti San, Himba, Ovatue, Ovatjimba dan Ovazemba sebagai masyarakat adat yang memiliki hak-hak yang sama.

5. Serbia

Komite tersebut meminta Republik Serbia untuk secara efektif menerapkan dan menegakkan kerangka hukum dan kebijakan yang ada dalam memerangi kejahatan rasial.

6. Somalia

Insiden nyata penggunaan kekuatan berlebihan dan pembunuhan warga sipil oleh angkatan bersenjata, aparat penegak hukum, Al-Shabaab dan kelompok teroris lainnya menjadi sorotan.

7. Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia

Komite ini sangat prihatin dengan kekebalan bersyarat berdasarkan Undang-Undang Masalah Irlandia Utara (Warisan dan Rekonsiliasi) tahun 2023 bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius

Editor: Raja Napitupulu