Pemerintah Diminta Pastikan Miliki Stok Beras 1,2 Juta Ton untuk 2024

Pemerintah diingatkan untuk memastikan negara memiliki stok beras sekitar 1,2 juta ton. Stok tersebut untuk dibawa (carry over) ke tahun 2024.

“Hal ini menjadi langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

Tidak hanya itu kata Daniel, pemerintah juga diminta untuk prioritaskan agar pengadaan beras berasal dari produksi dalam negeri. Sehingga program-program Pemerintah untuk rakyat turut membantu petani yang belakangan juga kesulitan dalam pendistribusian hasil mereka.

Ia juga meminta Pemerintah menyalurkan bansos beras dengan kualitas yang baik untuk rakyat. Bantuan beras yang diberikan harus sesuai standar.

“Sebagai mitra Komisi IV DPR, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diharapkan dapat melakukan perencanaan. Dan, menyiapkan target tersebut dengan baik. Salah satunya dengan menyerap beras dari petani kita sendiri,” terangnya dalam keterangan pers, Jumat (28/7/2023), di Jakarta.

DPR kata Daniel, terus fokus mengawal program-program bantuan pemberian bahan pangan seperti bansos beras ini. Ia mengingatkan agar program bansos beras disalurkan tanpa menimbulkan kesulitan bagi rakyat.

“Pengawasan harus dilakukan dengan seksama. Jangan sampai rakyat mendapat bantuan tapi diminta biaya lain-lain untuk menebusnya. Atur sistem pengawasan sedemikian rupa untuk menutup lubang-lubang potensi pungli,” tegasnya.

Program Bantuan Diawasi dengan Ketat

Komisi IV DPR juga meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran.

Seperti, modus distribusi fiktif yang biasa dilakukan saat penyaluran distribusi di lapangan dan juga adanya pungli dari oknum-oknum kepada penerima manfaat.

“Program bantuan bagi rakyat kecil harus diawasi dengan ketat dalam penyalurannya. Kita tidak ingin program yang baik ini disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Sehingga menyengsarakan rakyat,” ujarnya.

Meski begitu, Daniel mengapresiasi diperpanjangnya program bansos beras untuk rakyat. Menurutnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah harus menjadi fokus dari Pemerintah dalam menerima bantuan.

“Apalagi setelah Pandemi Covid-19 banyak keluarga yang awalnya merupakan masyarakat menengah atau menengah ke atas. Tapi saat ini masuk dalam kategori keluarga yang berkekurangan. Jadi update data DTKS sangat relevan,” terang Daniel.

Daniel memastikan, DPR akan terus mendukung program-program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah. Baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.

Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat. Termasuk para petani. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang