Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH sebesar Rp105 juta kemudian turun menjadi Rp94,3 juta. Namun, angka itu dinilai masih terlalu besar.
Karena itu, Komisi VIII DPR RI berupaya agar pemerintah dapat lebih menekan komponen sehingga BPIH menjadi Rp93,4 juta.
Karena menurut Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina masih banyak biaya yang dapat dilakukan efisiensi atau dapat dipangkas oleh pemerintah untuk menekan jumlah biaya haji.
“Tetapi Pak tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta kepada pimpinan untuk kira-kira kita mengkritisi dan membuka komponen BPIH-nya, kenapa? Karena kami menganggap bahwa dari apa yang disampaikan Dirjen PHU (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) ini bisa kita kritisi kembali,” ujarnya, Kamis (23/11/2023) di Jakarta.
Ia meminta kepada Dirjen PHU untuk memberikan hasil evaluasi atau hasil audit internal pelaksanaan haji tahun 2023. Hal ini untuk melihat komponen-komponen yang dapat ditekan untuk efisiensi. Seperti komponen akomodasi di Mekkah dan Madinah dan makanan untuk jamaah di bandara.
Hal ini yang menurutnya yang masih bisa dilakukan efisiensi di angka 94 ini.
“Jadi pimpinan, menurut saya lebih baik kita breakdown lagi. Kita minta dari pihak Irjen bisa tidak Irjen memberikan hasil laporan tertulis atau laporan dari hasil pelaksanaan kemarin,” jelasnya.
“Seperti apa sih yang sudah dilakukan Kemenag sebagai perbandingan kita. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi ini secara menyeluruh,” sambungnya.
Diketahui, Komisi VIII menggelar Rapat Panja usulan BPIH yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu