Komisi V DPR RI mempertanyakan rencana Pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pengawas proses pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Legislatior di Senayan menilai Indonesia memiliki banyak pengawas kontruksi yang berkualitas, bahkan banyak juga yang sudah memegang posisi strategis pada proyek besar di luar negeri.
Anggota Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan akan meminta kejelasan dari Pemerintah untuk persoalan ini.
Komisi V, jelasnya, segera menjadwalkan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Otorita IKN Nusantara.
Rapat yang akan datang, jelasnya, akan khusus membahas rencana Pemerintah menggunakan tenaga kerja asing.
Dia menilai tidak perlu Warga Negara Asing (WNA) sebagai pengawas proses pembangunan IKN Nusantara.
"Apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN?,” ujar Lasarus, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/6/2023), seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Rabu (21/6/2023).
“Pak Dirjen walaupun ini bukan bagian utama dari Jasa Konstruksi, tapi soal pengawas kegiatan di IKN itu dari tenaga asing itu memang menjadi isu yang hangat Pak setidaknya dua minggu terakhir,"
Dia mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan jawaban memuaskan atas rencana itu.
Pelatihan SDM di Dalam Negeri
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi pada saat rapat juga menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN.
"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN misalnya".
"Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non-skill tanda kutip harus tenaga asing kan sayang," tuturnya.
Mulyadi mendorong Pemerintah untuk menyiapkan pelatihan mengasah kemampuan Sumber Daya Manusia.
Pelatihan SDM, jelasnya, juga akan bisa memenuhi kebutuhan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.
"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia," jelasnya.
"Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka, tapi kenapa nggak kerja di Indonesia, ah kita nggak dihargai, loh kan mengagetkan".
"Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," tegas Mulyadi.*
Email: [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini
