Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2019. Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Revisi dilakukan untuk memungkinkan badan usaha swasta dapat membangun jaringan gas kota atau Jargas untuk masyarakat. Dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Dengan Perpres yang ada, KPBU tidak bisa masuk dalam skema. Nah sekarang, Perpresnya akan direvisi sehingga KPBU bisa berjalan,” kata Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif.
Hal itu disampaikan Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/10/2023).
Menurut Arifin, pembangunan jaringan gas bumi (Jargas) akan terus diperluas menyusul urgensi pemanfaatan energi bersih. Di samping menekan penggunaan LPG 3 kilogram (kg).
Pemerintah menetapkan 2,4 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) bisa terealisasi hingga tahun 2024.
Arifin berharap, dengan banyaknya pihak terlibat dalam membangun jaringan gas kota termasuk pihak swasta, pembangunan jargas dapat lebih banyak dan massif.
“Adanya (revisi Perpres) ini, kita bisa mengeroyok target pembangunan jargas yang sudah ditetapkan. Jadi selain porsinya PGN, nanti KPBU ada. Dari Kementerian ESDM juga kita harapkan ada anggaran dari APBN yang bersumber dari PNBP. Bisa dipakai untuk membangun Jargas. Dengan “keroyokan” targetnya bisa banyak,” kata Arifin.
Program pembangunan jargas merupakan proyek pengganti LPG, Program ini telah dilaksanakan Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas sejak tahun 2009.
Dan, hingga saat ini, kata Menteri ESDM, total telah terbangun 662.431 SR. Tujuan pembangunan jargas untuk memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi.
Membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan LPG pada sektor rumah tangga. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu