Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang praperadilan kasus dugaan korupsi dan pemerasan di Lingkungan Kementerian Pertanian, hari ini, Senin (6/11/2023) atas tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menghadiri sidang gugatan praperadilan ini.
Kehadiran KPK, jelasnya, untuk menyampaikan kepada pihak PN Jaksel bahwa KPK telah mematuhi semua prosedur hukum terhadap kasus ini.
“Kami ingin sampaikan bahwa semua proses penyidikan perkara dengan tersangka SYL tersebut kami pastikan KPK telah patuhi semua hukum acara pidananya maupun ketentuan lain yang terkait,” jelas Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/11/2023).
Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan pihaknya meyakini bahwa berdasarkan proses yang dilakukan KPK hingga menetapkan politik Partai Demokrat itu sebagai tersangka, PN Jaksel tidak akan membatalkan status Syahrul Yasin Limpo.
“Sehingga tentu kami sangat yakin permohonan dimaksud sudah selayaknya nanti akan ditolak hakim,” ujarnya.
Terima Upeti dan Gratifikasi
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menerima upeti dan gratifikasi sejak tahun 2020 hinga terakhir mejabat, yaitu tahun 2023.
Politisi Partai Demokrat ini diduga menerima setoran dari bawahan dan gratifikasi melalui orang kepercayaannya sekitar USD4.000 hingga USD10.000 atau setara Rp62,820.000 hingga Rp157.050.000 per bulan.
“Besaran nilai (uang perasan) yang telah ditentukan Syahrul dengan kisaran besaran mulai 4.000 dollar AS sampai dengan 10.000 dollar AS,” jelas Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).
Johanis Tanak menjelaskan dana itu dikumpulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.
Kasdi dan Hatta, jelasnya, menjadi perpanjangan tangan Syahrul Yasin Limpo untuk mengumpulkan dana dari bawahannya di lingkup eselon I, para direktur jenderal, kepala badan, dan sekretaris di masing-masing eselon I.
Setoran, jelas KPK, diberlakukan secara paksa dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang telah dimark-up atau digelembungkan hingga menarik uang dari para vendor yang memenangkan proyek di Kementan.
Upeti Dari Bawahan dan Pemenang Tender
Dana gratifikasi dan pemerasan itu, ujarnya, diduga diserahkan kepada Kasdi dan Hatta kepada Syahrul Yasin Limpo dalam bentuk mata uang asing dan dilakukan rutin setiap bukan.
“Dilakukan secara rutin setiap bulan,” terang Tanak.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu
#beritaterkini
#beritaviral