Posisi Golkar dan Airlangga Semakin Strategis di Pemilu 2024, Pengamat: Upaya Lawan Menjegal Terlihat Sistematis

Pengamat Politik UIN Sjech Djamil Djambek Heru Permana Putra mengatakan posisi Golkar dan Airlangga Hartarto semakin strategis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sehingga, wajar saja jika ada lawan politik yang ingin berusaja menjegal. Dia menilai fenomena semacam itu wajar terjadi di partai besar, terlebih sekelas Golkar.

Partai dengan warna kuning cerah itu sudah biasa diterpa perbedaan pendapat dan suara kritis dari para kader.

“Mereka pasti ingin mengendalikan keputusan-keputusan politik Partai Golkar,” jelas pengamat politik UIN ini, dalam keterangannya pada Kamis (27/7/2023), seperti dilansir dari G24 News.

“Apalagi posisi Golkar dan Airlangga sendiri semakin strategis dalam Pilpres mendatang”.

“Analisis kami, lawan-lawan politiknya mencoba menghentikan Airlangga dan merebut kepemimpinan partai dengan upaya pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus CPO ini,” papar Heru.

Dia mengatakan terlihat jelas berbagai isu yang diarahkan terhadap Airlangga merupakan suatu strategi politik yang sistematik untuk menjegal manuver Airlangga menuju Pilpres 2024.

Mengandung Nilai Politis

Menurutnya, situasi dan tantangan persoalan hukum yang dihadapi Airlangga Hartarto mengandung nilai politis yang kuat.

Terlebih ini terjadi menjelang Pilpres 2024.

“Kasus ini merupakan suatu pengkondisian politik yang sangat jelas terlihat”.

“Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, dia juga  mempertanyakan dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut yang kesannya sangat dipaksakan dan berbau upaya kriminalisasi.

Dia menilai kondisi ini justeru akan mengundang pertanyaan dan antipati publik mengingat selama ini Airlangga telah menunjukkan kinerja dan loyalitas yang baik terhadap Presiden Jokowi.

“Kalau kita mau jujur sebenarnya jika dilihat laporan-laporan yang lalu dari BPK, kenapa di saat 2022 kasus ini tidak muncul”.

“Tapi kenapa harus muncul di saat jelang Pemilu 2024, jelang Oktober 2023 yang merupakan deadline pendaftaran Capres Cawapres”.

“Kita paham ini tahun politik, dan posisi Airlangga dan Golkar menguat”.

“Ini mirip seperti situasi tekanan politik terhadap Nasdem yang mengusung Anies”, tegas Heru.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral
#beritaterkini