Seperti Prediksi Ekonom, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 6%

Bank Indonesia mempertahankan BI rate atau suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar 20-21 Februari 2024.

“RDG memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%. Suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%. Dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%,” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Dia menjelaskan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. Yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus didorong. Tujuannya, untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital.

“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Tujuannya untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Upaya itu, tambahnya, dilakukan dengan melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kemudian, penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Ada juga upaya perluasan pendalaman pasar uang dan pasar valas melalui peningkatan volume dan jumlah pelaku transaksi repurchase agreement (repo).

Penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi (Lampiran).

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas Ekonomi Keuangan Digital (EKD) termasuk perluasan QRIS antarnegara, baik volume transaksi maupun peserta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

“Perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan termasuk peningkatan Local Currency Transactions (LCT) untuk fasilitasi transaksi perdagangan dan investasi, sistem pembayaran dan pasar keuangan antarnegara,” sambung Perry Warjiyo.

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu