Ekonomi

Serahkan IHPS I kepada Presiden, BPK: Kinerja Pemerintah Sangat Baik

BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/12/2023). foto: ist

Badan Pemeriksa Keuangan/BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima IHPS I Tahun 2023.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, IHPS I meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil IHPS I, secara umum BPK melaporkan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat baik.

Menurut Nyoman dari 81 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak 80 K/L mendapatkan predikat atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Satunya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu untuk Kementerian Kominfo. Artinya, pemerintah telah melaksanakan kinerjanya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan,” ucap Nyoman.

Dikatakannya, BPK mendorong agar hasil pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dari rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 76 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti.

“Tapi untuk RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) masih sekitar 47 persen. Artinya, masih ada waktu bagi pemerintah untuk melaksanakan tindak lanjut ini,” lanjutnya.

Selain itu, kata Nyoman, beberapa kegiatan telah dilakukan secara sinergis antara BPK dengan pemerintah. Salah satunya ditandai dengan capaian dari pemeriksaan untuk RPJMN.

“Seperti pelayanan publik, ketahanan ekonomi, ketahanan infrastruktur, dan lain-lain yang capaiannya telah memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah,” tuturnya.

Dikatakannya, Presiden telah menyampaikan kepada BPK untuk terus memantau hasil tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

Dalam hal ini, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan sebagai koordinator dari penindaklanjut K/L yang diperiksa BPK.

“Salah satunya adalah terkait dari penekanan kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ini sangat penting mengingat Presiden sangat melihat situasi ketidakpastian di global. Sehingga dari dalam negeri hal yang paling utama dilakukan adalah bagaimana melakukan kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif,” kata Nyoman. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

Junita Ariani