Sistem Pemilu Serentak Perlu Didisain Ulang, Ini Alasan Aminurokhman

Sebanyak 84 anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia dan 4.567 sakit. Hal itu diungkapkan KPU RI, Bawaslu dan Kementerian Kesehatan setelah lima hari pasca hari pemungutan suara Pemilu 2024, Senin (19/2/2024).

Atas dasar ini, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengusulkan mendesain ulang sistem pemilu serentak. Yang melibatkan pemilihan presiden, Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, dalam satu hari.

“Secara umum pemilu serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional. Harus bekerja di hari pemilihan ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam dengan catatan tanpa jeda,” ungkap Aminurokhman, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/2/2025).

Ia menjelaskan, sejak awal rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Komisi II sudah mengingatkan soal proses rekrutmen petugas KPPS.

Mulai dari standardisasi umur hingga kesehatan, agar tidak terulang jatuhnya korban seperti tahun 2019 silam. Kendati demikian, pemungutan suara dengan sistem lima surat suara yang harus dijalankan dalam satu hari perlu ditinjau ulang.

Hal itu bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.

“Perlu kita tinjau kembali bukan hanya PKPU (Peraturan KPU), tapi undang-undangnya juga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh,” jelasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur II ini juga menekankan peninjauan secara menyeluruh sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Menurut dia, pesta demokrasi kali ini memiliki persoalan sejak awal proses berjalan hingga pelaksanaan pemungutan suara.

“Kita tekankan bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tapi dari sisi tegaknya demokrasi. Kejanggalan-kejanggalan sejak awal proses pemilu hingga persoalan penggunaan teknologi dari sistem penghitungan juga perlu dievaluasi,” pungkasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu