Survei CSIS: Informasi Pemilu Rentan Mengalami Gangguan Untuk Sampai ke Publik

Penyebaran informasi Pemilu (Pemilihan Umum), baik dari lembaga resmi Pemerintah maupun informasi yang bersifat edukasi dan sosialisasi dari pihak berbagai pihak, rawan mengalami gangguan untuk sampai ke publik.

Gangguan terhadap informasi publik terjadi karena faktor-faktor seperti verifikasi informasi yang rendah, akses terhadap pemeriksaan fakta yang terbatas, dan mentalitas konspirasi dapat mempercepat penyebaran informasi salah,

“Kerentanan publik terhadap gangguan informasi masih mengkhawatirkan,” tulis hasil Survei Opini Publik soal Proyeksi dan Mitigasi Penyebaran Gangguang Informasi Dalam Pemilu 2024 oleh Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, yang dirilis Rabu (18/10/2023).

Gangguan informasi menyebar di berbagai platform, tidak hanya media sosial tetapi juga medium informasi lainnya.

Meskipun penyebaran gangguan informasi tinggi, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa gangguan informasi  kebanyakan merupakan gerakan terorganisir.

Pengaruh gangguan informasi yang tinggi memiliki banyak dampak buruk yang tampak dari menurunnya dukungan publik terhadapdemokrasi dan kepercayaan terhadap integritas penyelenggara pemilu.

Pendekatan kolaboratif multidimensi diperlukan untuk memitigasi dampak ini dan memperkuat proses demokrasi.

Di sisi lain, meski terdapat banyak potensi ancaman terhadap penyebaran informasi, langkah-langkah mitigasi saat ini belum sepenuhnya efektif.

Program literasi digital perlu diperluas dan mudah diakses oleh  seluruh masyarakat dengan kurikulum dan tujuan yang disempurnakan untuk memberdayakan pengguna membuat penilaian sendiri terhadap informasi.

“Evaluasi efektivitas kurikulum dan target literasi digital perlu dilakukan,” jelas hasil survei CSIS.

Perlu Langkah Mitigasi

Sementara itu, mekanisme pemeriksaan fakta dan pelaporan di platform digital perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan penggunaan oleh publik.

Survei nasional yang komprehensif tentang gangguan informasi perlu dilakukan secara berkala untuk memahami tren kerentanan dan dampak yang berkembang.

Data tersebut dapat membantu pemangku kepentingan mengembangkan kebijakan dan program mitigasi yang efektif berbasis bukti.

Gangguan informasi politik telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Survei nasional yang representatif dan berkelanjutan diperlukan untuk memahami secara komprehensif skala dan dampak gangguan informasi di Indonesia.

Penelitian sebelumnya belum mampu menggambarkan sepenuhnya kerentanan pemilih Indonesia terhadap gangguan informasi secara nasional dan representatif. Survei nasional perlu diadakan guna mendapatkan data yang lebih holistik.

Survei dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi tingkat kerentanan pemilih tertentu terhadap gangguan informasi, seperti literasi media dan informasi, pola konsumsi sumber informasi, dan ikatan emosional politik (partisanship).

Data hasil survei dapat digunakan untuk merancang program literasi dan edukasi publik yang ditargetkan dan relevan dengan kerentanan berbeda di setiap daerah dan kelompok demografi.

Survei diperlukan agar upaya mitigasi gangguan informasi politik tidak hanya bersifat reaktif dan temporer, melainkan bersifat proaktif dan berkelanjutan.

Mengingat masa kampanye Pemilu 2024 akan segera dimulai, hasil survei ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambil kebijakan untuk menyiapkan langkah mitigasi sebelum gangguan informasi merebak di level pemilih.

Metode Survei

Survei dilakukan selama 4 hingga 10 September 2023. Populasi Populasi survei adalah penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Populasi sasaran adalah penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan.

Sumber Data Kerangka sampel (sampling frame) berasal dari populasi penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.

Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling.

Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk pada setiap provinsi, proporsi perempuan dan laki-laki, dan kategori daerah urban dan rural.

Jumlah sampel sebesar 1.320 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang terbesar di 136 primary sampling unit (PSU) pada level desa/kelurahan.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

#beritaterkini
#beritaviral