Tidak Sentuh Kepentingan Rakyat, Jokowi Marah Karena APBD Lebih Banyak Biayai Rapat dan Perjalanan Dinas

Presiden Jokowi menyesalkan Pemerintah Daerah yang dinilai boros menggunakan anggaran karena lebih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi, seperti rapat dan perjalanan dinas.

Sedangkan, kegiatan untuk kepentingan rakyat langsung, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan kegiatan teknis lainnya.

Praktik ini, jelasnya, Jokowi menyebabkan APDB yang dikelola Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak menyentuh rakyat, tetapi hanya di kalangan pejabat dan aparat pemerintah.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (26/6/2023).

Lebih Banyak Biayai Birokrasi

“Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” jelas Presiden.

“Saya berikan contoh, ini di beberapa, saya sudah sampaikan saat di BPKP, saya ulang lagi, di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia mencontohkan penyuluhan pertanian, ada APBD provinsi digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian.

Proyek itu didanai total anggaran Rp1,5 miliar, dan sebanyak Rp1 miliar untuk perjalanan dinas.

Yang kedua, ini contoh lagi, pengembangan UMKM ini di APBD kabupaten.

Pengembangan UMKM tujuannya untuk pengembangan usaha mikro.

Total anggaran Rp2,5 miliar, sedangkan Rp1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas.

“Bayangkan berapa, enggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro,” jelasnya.

Contoh yang ketiga, pembangunan balai penyuluh pertanian.

Ada APBD kabupaten tujuan membangun dan merehab balai penyuluhan.

Anggarannya, Rp1 miliar, ternyata Rp734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.

“Saya enggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini, banyak, ribuan yang seperti ini,” terang Jokowi.

“Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik,” paparnya.

“Sehingga sekali lagi, output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus”.

“Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program,” jelasnya.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaterkini
#beritaviral