Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan Mal Pelayanan Publik atau MPP memiliki posisi penting. Sebab, aspek pelayanan publik yang langsung menyasar di masyarakat merupakan inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi (RB).
“Saya minta agar pelaksanaan MPP ini terus dikawal, sehingga masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau,” teganya.
Wapres mengatakan itu pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023.
Acara berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).
Perluasan manfaat MPP ini kata Wapres, salah satunya dapat dilakukan dengan memastikan keberadaan MPP di seluruh Indonesia.
“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus dipastikan agar seluruh kabupaten/kota memiliki MPP,” ujarnya.
Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan pentingnya akselerasi pengembangan Mal Pelayanan Publik digital. Sebab, Digitalisasi telah menjadi bagian dari cara hidup masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan penyediaan layanan kepada masyarakat pun tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi menjadi lebih sederhana, melalui dukungan teknologi.
Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah memberikan komitmen dan berkontribusi dalam penyelenggaraan MPP.
Ia pun berharap, ke depan pelaksanaan RB melalui MPP dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan yang diperlukan.
“Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif,” pungkas Wapres.
Hadir dalam acara ini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian. Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
