Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tahun depan tidak ada lokasi khusus untuk negara tertentu di Masyair. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.
Menurut Menag, kebijakan baru ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Taufiq F Al Rabiah. Mereka melakukan pertemuan pada Haflatul Hajj Al-Khitamy (Penutupan Penyelenggaraan Haji) di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, Jumat (30/6/2023).
Kegiatan yang mengangkat tema “Khitaamuhu Misk” ini dihadiri Menag Yaqut Cholil Qoumas serta sejumlah menteri dan delegasi negara pengirim jemaah haji.
Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Sekjen Kemenag Nizar, Irjen Kemenag Faisal AH.
Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Tahun depan, Saudi akan memberlakukan kebijakan baru. Bahwa lokasi di Masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak. Dan, siap untuk musim haji 1445 H,” terang Menag di Makkah, Sabtu (1/7/2023).
Sebagai langkah awal, Kementerian Haji dan Umrah menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada kantor urusan haji (KUH) negara-negara pengirim jemaah haji.
Selesaikan Kontrak Lebih Awal
Dalam dokumen itu, tercakup rangkatan tahapan kegiatan penyelenggaaran. Dari persiapan hingga keberangkatan jemaah pada musim haji 1445 H.
“Berbeda dengan sebelumnya. Kementerian Haji akan menyerahkan dokumen lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji 1445 H bisa dilakukan lebih awal,” jelas Menag.
Menag juga menyampaikan informasi dari Menteri Taufiq bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan Masyair ditargetkan pada 25 Februari 2024.
“Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil dan memilih tempat di Masyair,” sambungnya.
Kebijakan baru ini menurutnya, menantang semua negara. Termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H.
Ia akan segera mendiskusikan hal ini dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH). Sehingga bisa dilakukan langkah percepatan dalam persiapan.
Mulai dari kuota, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk kemungkinan percepatan pelunasan biaya haji. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang