Pemprov Banten menjadi provinsi dengan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tertinggi sepanjang 2022.
Nilai IPKD tertinggi untuk kategori provinsi dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi diraih Provinsi Banten dengan 79,5230 berkategori baik.
Hal ini berdasarkan pengukuran terhadap dokumen pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021 di seluruh provinsi pada tahun 2022 oleh BSKDN.
Nilai IPKD tertinggi juga dicapai oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan klaster kemampuan keuangan sedang dengan nilai IPKD sebesar 80,1922 berkategori baik.
Nilai IPKD tertinggi untuk provinsi dengan klaster kemampuan keuangan rendah dicapai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 80,7651 berkategori baik.
“Hasil pengukuran ini (IPKD) harapannya dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing,” ungkap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo dikutip dari laman resmi Kemendagri.
Yusharto menerangkan, dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPKD meliputi 6 dimensi. Pertama, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
Kedua, dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, dimensi transparansi keuangan daerah.
Kemudian keempat, dimensi penyerapan anggaran, serta kelima, dimensi kondisi keuangan daerah.
Selain itu, yang keenam adalah dimensi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengimbau Pemda agar terus memperbaiki cara penginputan data ke dalam aplikasi IPKD.
Dirinya meyakini, perbaikan tersebut dapat mempengaruhi nilai IPKD yang dihasilkan.
“Memperbaiki inputing data, mungkin saja angka itu bisa diperbaiki kalau cara mengiputnya diperbaiki,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan Pemda agar terus berupaya menyinergikan antara dokumen perencanan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
Langkah ini dinilai Yusharto akan dapat meningkatkan nilai IPKD menjadi lebih baik.
“Pada dimensi 1 ini (dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran) salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” pungkasnya.*
#Beritaviral
#Beritaterkini
Editor: Erna Sari Ulina Girsang