Fundamental ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang kuat dan menjadi modal baik. Hal ini untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang diprediksi melambat di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 tahun 2023 mencapai 5,03% (yoy) dengan PDB per kapita mencapai USD4,782. Serta inflasi kembali ke kisaran sasaran 3+1% dan melanjutkan tren penurunan menjadi 3,5% (yoy) pada bulan Juni 2023. Kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini.
“Indonesia salah satu negara G20 yang tumbuh tinggi di antara negara-negara lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Nusantara Hall II ICE Bumi Serpong Damai, Kamis (20/07).
Menko Airlangga Arahkan Pemda Turunkan Kemiskinan
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memberikan beberapa arahan kepada Pemerintah Daerah. Diantaranya terkait ketahanan pangan dan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang diharapkan dapat mendekati 0 di tahun 2024. Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah dalam menjaga inflasi.
“Untuk inflasi, alhamdulillah. Terima kasih kepada APKASI. (Inflasi) kita di angka 3,5%,” ujar Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus mewaspadai efek el-nino.Yang berpotensi mengganggu proses produksi pangan nasional.
“Antisipasi harus didorong. Karena ketersediaan pangan di wilayah menjadi penting,” tegas Menko Airlangga.
Instansi yang Berperan Dalam Perekonomian
Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan upaya penguatan konektivitas untuk mendukung pengendalian inflasi yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) serta terkait akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didorong Pemerintah yang salah satunya untuk sektor pertanian.
Dalam sesi tanya jawab, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah tengah mendorong agar Corporate Social Responsibility perusahaan diterapkan di daerah dimana perusahaan tersebut berkembang. Hal tersebut didorong agar multiplier effect dari investasi di daerah tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dalam sesi doorstop bersama awak media, selain menyampaikan penjelasannya dalam Rakernas APKASI, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa adanya APKASI membantu Pemerintah untuk berkomunikasi, utamanya terkait regulasi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, dan Ketua APKASI.
Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen