Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) memiliki nilai utang yang paling besar. Tiga perusahaan BUMN tersebut, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, utang PT Hutama Karya sebesar Rp71,53 triliun. Bahkan diperkirakan hingga tahun 2026, PT Hutama Karya mengalami kerugian sebesar Rp6 triliun.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6/2023).
Diketahui BAKN DPR melakukan kunjungan kerja ke PT(KAI) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/6/2023). Turut serta dalam kunjungan itu, perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN. Kemudian, PT KAI, PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya.
Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka penelaahan BAKN terhadap LHP BPK RI tentang PMN terhadap BUMN.
Anis menegaskan, BAKN perlu menggali lebih dalam persoalan-persoalan terkait PMN yang harus diperbaiki.
“Karena BAKN, tugasnya membuat rekomendasi terkait topik PMN terhadap BUMN. Jadi bukan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan di komisi. Kita mencari solusi yang terbaik,” tutur Anis, Kamis (15/6/2023).
Kerugian Hutama Karya
Anis juga memaparkan, PT Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp2 triliun pada tahun 2020 dan Rp2,4 triliun pada tahun 2021.
Kerugian ini disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung. Namun sebagian ruas dari JTTS ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncanakan di awal.
“Kami berharap, Kementerian BUMN yang bertugas memberikan penilaian BUMN yang layak mendapatkan PMN, harus bekerja lebih cermat,” tegas Anis.
Ia juga menyesalkan terjadinya masalah pada laporan keuangan PT Wijaya Karya. Anis mengkritisi ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak disertai kemampuan domestik dalam pembiayaannya.
“Persoalan BUMN PT Wijaya Karya tidak lepas dari ambisi program infrastruktur pemerintah yang membebani BUMN PT Wijaya Karya,” jelasnya.
Proyek yang tidak masuk secara pertimbangan ekonomi kata Anis, tetap dikerjakan sehingga memberatkan neraca BUMN karya.
“Sehingga di antara akar masalah menggunungnya utang BUMN adalah kesenjangan. Antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur nasional,” tutup Anis. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang