Ijeck Minta Komitmen Kabupaten/Kota Capai Target Penurunan Stunting 18%

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengingatkan target penurunan prevalensi stunting di Sumut tahun 2023, sebesar 18,55%.

Menurut Wagub, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting Sumut turun 4,7% menjadi 21,1%. Sebelumnya 25,8% di tahun 2021.

“Saya berharap upaya kita bersama tidak berhenti sampai di sini. Target kita tahun ini angkanya bisa turun di 18% dan 14% di tahun depan,” ujar Ijeck sapaan akrab Wagub Sumut.

Hal itu disampaikan Ijeck pada  Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika Medan, Senin (29/5/2023).

Menurutnya, penurunan stunting merupakan target utama pembangunan baik itu nasional hingga di daerah. Karena berpengaruh dengan generasi atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Hal inilah, lanjut Ijeck, yang juga harus dipahami seluruh kepala daerah dan komitmen bersama-sama.

“Memang penanganan penurunan stunting ini yang lebih berperan itu kabupaten/kota. Kami dari provinsi menyampaikan apa yang menjadi program dalam menurunkan stunting,” ujarnya.

Penurunan stunting itu kata Ijeck, tidak hanya sebatas bayi baru lahir tapi calon pengantin harus didampingi. Balitanya juga, ibu saat hamil dan lingkungan juga harus dijaga.

“Bagaimana sanitasinya air bersihnya,” ujar Ijeck yang juga Ketua Percepatan Penurunan Stunting Sumut.

Ijeck juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini. Sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.

“Jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan. Tapi APBD misalnya Dinas PUPR. Dia kan harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat. Khususnya di daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya,” jelasnya.

Perkuat Komitmen

Penyerapan BOKB sendiri, diakui Ijeck, belum maksimal di tahun lalu. Tidak ada alasan tidak habis, bila targetnya benar.

“Nanti kami coba menyurati dan diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam dalam penyerapan dana BOKB. Anggota dewan yang reses juga kita minta untuk bisa menyampaikan hal ini,” ujar Ijeck.

Ia juga menyarankan kabupaten/kota menjalin kerja sama dengan TNI/Polri agar target penurunan prevalensi stunting lebih cepat terealisasi.

Pesan yang sama juga disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut, Muhammad Irzal.

Menurutnya, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif.

Irzal mengatakan, kegiatan Forum Rekonsialiasi PPS dan Rembuk Stunting  ini sebagai upaya memperkut komitmen sekaligus evaluasi program.

“Agar target nasional dalam penurunan prevalensi stunting nasional tahun 2024 sebesar 14% dan target Sumut sebesar 18,55% dapat kita capai,” katanya.

Irzal juga mengingatkan TPPS Kecamatan, Kelurahan dan Desa bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya. Karena TPPS Kecamatan dapat melakukan penyusunan rencana kerja monitoring dan evaluasi. Terhadap upaya percepatan penurunan stunting di wilayahnya.

“Perlu kami sampaikan juga terhadap keluarga berisiko stunting telah dilakukan pendampingan oleh 30.969 orang kader tim pendamping keluarga,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah wakil bupati di Sumut. Antara lain, wakil Bupati Batubara, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Serdangbedagai.

Wakil Bupati Dairi, Wakil Walikota Sibolga, Padangsidimpuan, Samosir, Nias Selatan, Labura, Sekda Kabupten Langkat, Sekda Kabupaten Padanglawas.

Semuanya juga menjabat sebagai Ketua Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota.*

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang