Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkat.
Peningkatannya hampir mencapai tiga kali lipat atau menjadi Rp493,7 miliar.
Karena itu, pemerintah daerah dapat menyerap dana BOKB secara optimal. Sehingga percepatan penurunan stunting sebagai fokus utama dapat tercapai.
“Target prevelensi stunting tahun 2023 sebesar 18 persen,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah.
Hal itu disampaikan Wagub saat rapat persiapan Rakerda dan rencana kegiatan Ambasador goes to Lake Toba di Ruang Kerja Wagub Sumut, Medan, Senin (30/1/2023).
Wagub yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut, mengatakan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%.
Dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021 menjadi 21,1% pada tahun 2022.
“Tahun 2022 kemarin kita targetkan prevalensi stunting turun 22% dan Alhamdulilah, terealisasinya di bawah itu 21,1%,” ujar Ijeck sapaan Wagub.
Capaian yang luar biasa ini, lanjut Ijeck, atas kerja sama antara Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.
Serapan BOKB Belum Maksimal
Terhadap penyerapan BOKB yang dinilai belum maksimal di tahun lalu, Ijeck mengatakan, akan dibahas pada 8 Februari mendatang.
Pembahasan dilakukan pada pertemuan di Rakerda Penurunan Stunting bersama Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Sumut.
“kita diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB,” ujar Ijeck.
Apalagi tahun ini, lanjut Ijeck, jumlahnya meningkat hampir 300%.
“Kita bukan mau mengejar angka, kita mau daerah yang angka stuntingnya tinggi kita kejar supaya kasusnya menurun, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat kita,” tutup Ijeck.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal menyampaikan, target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55%.
Dan, di tahun 2024 mencapai 14,92%.
Ia juga berharap realisasi dana BOKB bisa maksimal di tahun ini, karena tahun lalu belum ada kabupaten/kota yang berhasil menyerap hingga 100%.
Realisasi dana BOKB tahun 2022 yang paling tinggi kata Irzal, di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57%. Disusul Sibolga sebesar 86,92%.
“Tahun ini dana BOKB meningkat menjadi Rp493.759.896.000, naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar,” katanya.
Ia berharap, tahun ini serapan dana alokasi khusus BOKB tersebut bisa meningkat.
Data Berisiko Stunting
BKKBN telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya.
“Data by name by address tersebut menjadi pegangan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksanakan fungsi pendampingan,” katanya.
Selain itu, operasional BKKBN Sumut juga telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan.
Di mana tim ini beranggotakan sekitar 30.369 orang bidan, PKK dan kader KB.
Hadir dalam rapat Sekretaris BKKBN Sumut Yusrizal Batubara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumut, Manna Wasalwa Lubis, dan Kepala Dinas Pariwisata Sumut Zumri Sulthony. *
Editor: Raja H. Napitupulu