Inovasi Yang Belum Merata Picu Ketimpangan

Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, SIP, M.Si merupakan guru besar UGM yang beberapa waktu lalu resmi dikukuhkan. Dalam momen pengukuhan itu, Prof. Dr. Agus menyampaikan pesan pidato inovasi kebijakan dan  ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam pidatonya itu, Prof. Dr. Agus menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menempatkan inovasi dan teknologi digital sebagai kebijakan nasional. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah berinisiatif membuat
inovasi kebijakan dengan menetapkan insentif fiskal baru.

Ditambah lagi untuk menaikkan anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur digital. Juga menyusun mekanisme pendanaan baru untuk mendukung penelitian oleh publik.

Untuk mendorong gerakan inovasi ini pemerintah Indonesia telah mengupayakan pengembangan jenis-jenis inovasi khususnya di sektor publik yang tersebar hingga ke beberapa daerah. Meski begitu, dampak inovasi ini belum banyak dirasakan masyarakat kalangan bawah.

Sangat disayangkan apabila gelombang teknologi yang dipicu oleh digital tidak mampu mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat terbawah.

Dampak Inovasi dan Globalisasi

Pakar justru berpendapat bahwa penyebab meluasnya ketimpangan pendapatan adalah inovasi dan globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi merupakan mediator penting dalam mempengaruhi hubungan antara inovasi dan ketimpangan pendapatan.

Disinilah peran inovasi kebijakan untuk mendorong ke arah perubahan sosial ekonomi secara adil dan merata di dalam masyarakat melalui pilihan kebijakan yang tepat.

Pesan yang disampaikan itu adalah berbagai upaya pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menekan ketimpangan.

Ketimpangan di Indonesia

Lebih rinci lagi, inovasi yang tidak merata dan menyebabkan ketimpangan ini bisa dilihat dari contoh provinsi di pulau Jawa.

DPRD Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar yang telah menciptakan 153 inovasi. Dua inovasi tersebut mendapat penghargaan anugerah Innovative Government Award (IGA) 2023.

Di tahun yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi sangat inovatif dalam Innovative Government Award 2023. Sebanyak 204 inovasi dari Pemprov Jateng yang dilaporkan ke Kemendagri. Seiring dengan perkembangan inovasi di Jateng, perekonomian Jateng juga semakin membaik.

Ketimpangan dan Kemiskinan

Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan ketimpangan dan hubungannya dengan kemiskinan di Indonesia. Dia menjelaskan mulai dari distribusi penduduk Indonesia yang berjumlah 276 juta dengan GDP 5.000 trilyun rupiah.

Di mana 55,98 % tersebar di pulau Jawa dengan share of GDP 57,17 %. Sedangkan sebaran penduduk terkecil berada di pulau Maluku dan Papua sebesar 2,78 % dengan share GDP 2,45 %. Dengan sebaran penduduk, inovasi, fasilitas dan juga GDP yang tidak merata tersebut berakibat terjadinya ketimpangan kondisi sosial ekonomi.

Editor: Dimas Adi Putra/Addinda Zen