Seorang Guru Besar UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, SIP, M.Si memberikan data yang mengejutkan soal kebijakan inovasi Indonesia. Data menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 83 dari 100 negara yang disurvei terhadap jumlah paten inovasi yang dihasilkan per satu juta penduduk.
Bahkan lebih parah lagi untuk jumlah publikasi pada jurnal tentang science dan technology, Indonesia menempati rangking 97. Angka ini diperoleh dari Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah paten sangat rendah. Paten sendiri adalah  hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi.
Data ini menunjukkan bahwa inovasi di Indonesia cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara tetangga atau ASEAN. Salah satu faktor besar yang mempengaruhinya adalah masalah pendanaan yang masih kecil dibandingkan persentase yang seharusnya.
Perlu Peningkatan Pendanaan
Pada kasus di Indonesia, pendanaan R&D lebih banyak bersumber dari sektor publik. Data menunjukkan tingginya sumber pendanaan sektor publik dalam R&D.
Angkanya mencapai 39 persen dari Growth Domestic Expenditure (GDE) untuk R&D yang dilakukan oleh pemerintah melalui pusat-pusat penelitian milik pemerintah, dan 35 persen dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Hanya 26 persen dari dana R&D nasional berasal dari perusahaan swasta.
Bandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dunia usaha mempunyai porsi lebih besar dalam dana R&D nasional: 64 persen di Vietnam, 73 persen di Thailand, dan 61 persen di Singapura.
Maka dari itu, untuk mendorong inovasi dan paten lebih serius, pemerintah perlu menerapkan kebijakan pendanaan lebih tepat, dan tersalurkan secara efektif.
Editor: Dimas Adi Putra/Addinda Zen