Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi tawaran pada Belanda terlibat dalam proyek pembangunan Giant Sea Wall Pantura.
Belanda, mempunyai pengalaman panjang dalam membangun bendungan dan dam, bahkan beberapa wilayahnya mempunyai ketinggian di bawah permukaan laut.
“Giant sea wall (tembok laut raksasa) ini sangat diperlukan untuk mencegah penurunan permukaan tanah,” ujar Menko Airlangga saat bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Belanda Karien Van Gennip yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.
Menko Airlangga mengapresiasi dukungan Belanda terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD.
Keanggotaan Indonesia di OECD merupakan prioritas strategis Pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Belanda telah mempunyai pengalaman panjang dalam membangun bendungan dan dam. Dengan senang hati, kami siap untuk berkontribusi dalam proyek strategis tersebut,” tanggap Wakil PM Van Gennip.
Indonesia berencana meneruskan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa untuk mencegah wilayah pesisir tenggelam akibat banjir rob.
Menurut Menko Airlangga wilayah pesisir Jawa yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 50 juta penduduk telah mengalami penurunan tanah hingga 25 centimeter per tahun karena eksploitasi pemanfaatan air tanah yang berlebihan dan pembangunan perkotaan.
Hal tersebut menjadikan wilayah ini lebih rentan terhadap banjir rob, intrusi air asin dan kekurangan air, terutama di wilayah pesisir.
Menurut dia, penurunan permukaan air tanah di pantai utara (pantura) Jawa adalah antara 1-25 centimeter per tahun sementara kenaikan permukaan air laut 1-15 centimeter per tahun yang menyebabkan banjir rob sekitar 5-200 centimeter.
“Dipastikan wilayah utara seperti Jakarta, Pekalongan dan Semarang banjir,” kata dia.
Dia memperkirakan estimasi kerugian akibat banjir rob tiap tahunnya mencapai Rp2,1 triliun per tahun atau Rp10 triliun per tahunnya dalam satu dekade ke depan jika tidak ditanggulangi.
Untuk Jakarta dan sekitarnya, proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp164,1 triliun dan akan dilaksanakan dalam tiga tahap: membangun tanggul pesisir dan sungai sepanjang 120 km pada tahun 2030, membangun tanggul laut adaptif di sisi barat dan timur Jakarta pada tahun 2040, dan menutup tanggul laut dengan waduk pada 2050.
Proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya sekitar USD50-60 miliar atau setara Rp930 triliun dengan waktu penyelesaian pembangunan sekitar 40 tahun ke depan.
Wacana pembangunan tanggul raksasa sejatinya berawal dari 2010 dengan membentuk pulau-pulau kecil atau yang dikenal reklamasi Jakarta yang menjadi cikal bakal tanggul laut raksasa di wilayah pesisir Jakarta.
Di tengah pelaksanaannya, proyek ini mendapatkan sejumlah penolakan, utamanya dari Anies Baswedan yang kala itu sedang berkampanye menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Anies ketika itu menyebut Ibu Kota tidak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai.
Setelah ia menjabat, Anies akhirnya meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang proyek tanggul raksasa. Saat ini, tanggul pantai di pesisir Jakarta baru terbangun 13 kilometer dari total rencana 46 kilometer yang saat ini menjadi bagian awal dalam program yang disebut National Capital Integrated Coastal Development.
“Belanda berkomitmen untuk terus mendukung upaya dan langkah-langkah Indonesia dalam proses keanggotaan OECD. Kami juga dapat berbagi pengalaman dan best practices dalam melakukan reformasi struktural domestik,” ujar Wakil PM Van Gennip.
Dalam pembahasan perkembangan perundingan Indonesia-EU CEPA, kedua menteri sepakat CEPA merupakan game changer dalam upaya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dan Uni Eropa (UE).
Untuk itu, perlu dilakukan percepatan penyelesaian perundingan.
“Perlu dilakukan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat penyelesaian perundingan yang sudah berlangsung selama delapan tahun,” ungkap Menko Airlangga.
Pertemuan juga membahas sejumlah potensi kerja sama yang dapat dijajaki.
Menko Airlangga mengangkat potensi kerja sama dengan Belanda dalam proyek strategis pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa yang disambut dengan baik oleh Wakil PM Van Gennip.
“Belanda telah mempunyai pengalaman panjang dalam membangun bendungan dan dam. Dengan senang hati, kami siap untuk berkontribusi dalam proyek strategis tersebut,” tanggap Wakil PM Van Gennip.
Selain itu, diskusi juga menyentuh isu-isu kerja sama lainnya, seperti tindak lanjut implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), dan perkembangan kerja sama dalam bidang keuangan.
Di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris (2/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Belanda Karien Van Gennip yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.
Kedua menteri membicarakan sejumlah isu strategis dan kerja sama kedua negara, baik di tingkat bilateral, antar kawasan maupun multilateral.
Pertemuan juga membahas sejumlah potensi kerja sama yang dapat dijajaki.
Menko Airlangga mengangkat potensi kerja sama dengan Belanda dalam proyek strategis pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa yang disambut dengan baik oleh Wakil PM Van Gennip.
“Belanda telah mempunyai pengalaman panjang dalam membangun bendungan dan dam. Dengan senang hati, kami siap untuk berkontribusi dalam proyek strategis tersebut,” tanggap Wakil PM Van Gennip.
Selain itu, diskusi juga menyentuh isu-isu kerja sama lainnya, seperti tindak lanjut implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), dan perkembangan kerja sama dalam bidang keuangan.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Perdagangan RI, Duta Besar RI Paris, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian. Wakil PM Belanda didampingi oleh para pejabat dan jajaran dari Pemerintah Belanda. (mhh/is/dep7/ltg)
***