Presiden Joko Widodo menyambut baik hasil pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 yang dicatat Badan Psuat Statistik (BPS) sebesar 5,11%
“Ini menunjukkan optimisme, bahwa negara-negara lain negara-negara besar 1, 2, 3, masuk ke jurang resesi. Negara lain juga turun pertumbuhannya. Namun, kita mampu 5,11%,” ujar Presiden usai meresmikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Depok, Jawa Barat, Selasa (07/05/2024).
Jokowi mengatakan, pertumbuhan itu tentunya didukung oleh banyak aspek, baik konsumsi maupun investasi yang masuk ke Indonesia.
“Itu saya kira patut disyukuri karena itu banyak didukung oleh konsumsi. Tetapi juga didukung investasi yang terus masuk ke negara kita,” jelas Jokowi.
Geliat Ekonomi Sebabkan Efisiensi
Terkait banyaknya penutupan pabrik manufaktur, Jokowi menilai hal tersebut sebagai suatu kewajaran. Khususnya dalam geliat perekonomian pasti akan ada momen naik turun seperti itu.
“Karena mungkin efisiensi. Karena kalah bersaing dengan barang-barang baru. Ada banyak hal. Tapi yang jelas secara makro, perkembangan ekonomi kita sangat baik 5,11%,” katanya lagi.
Pembangunan BBPPT
Sementara itu, pembangunan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) merupakan fasilitas pengujian perangkat digital terbesar se-Asia Tenggara. BBPPT diyakini akan meningkatkan optimisme masyarakat dunia akan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut Presiden, Pembangunan BBPPT diarahkan untuk mendukung ke sana. Saat ini, katanya, produsen mobil listrik saat ini sudah ada lima Perusahaan, dan produsen sepeda motor listrik ada 59 perusahaan.
“Gede banget. Tanpa kita sangka-sangka semuanya sudah. Ini nanti yang baru lagi akan masuk lagi. Saya kira ini akan membuat ekosistem mobil listrik kita semakin cepat,” terang Presiden.
Regulasi Pemerintah
Sebelumnya, pemerintah sangat mendukung perkembangan dan penjualan kendaraan listrik dengan target sebanyak 15 juta unit pada tahun 2030.
Pemerintah juga melakukan beberapa program untuk meningkatkan kendaraan listrik di Indonesia. Dimana dimulainya transisi kendaraan dari konvensional ke listrik.
Hingga saat ini ada 17 pabrik motor di Indonesia yang sudah menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen. Sementara untuk mobil, baru dua yakni dari Tiongkok dan Korea Selatan.
Dalam mendukung peningkatan populasi kendaraan listrik, Pemerintah meluncurkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Perpres tersebut memberikan insentif berupa kuota ekspor, pembebasan bea masuk, dan PPnBM kepada produk-produk yang diekspor hingga 2025. Pemerintah berharap mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan kendaraan bermotor listrik.
Editor: Raja H. Napitupulu