Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak 2,5 juta sertifikat tanah elektronik di seluruh Indonesia. Sertifikat diserahkan secara simbolis kepada 10 orang penerima.
Yaitu 7 orang penerima sertifikat perorangan dan 3 orang penerima sertifikat aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini saya serahkan dan luncurkan sertifikat elektronik ini,” ucap Presiden Jokowi, Senin (4/12/2023), di Istana Negara, Jakarta.
Presiden menegaskan, sertifikat tanah elektronik penting dimiliki oleh masyarakat untuk mengurangi segala risiko kehilangan dan kerusakan. Di samping memudahkan dalam pengelolaan data.
“Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian, kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Dan juga dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data,” ujarnya.
Presiden menegaskan, pemerintah akan terus mendorong percepatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Pemerintah pun menargetkan penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2024 mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat.
“Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa kurang lebih? Ini yang janji bukan saya, [tapi] Pak Menteri ATR/[Kepala] BPN, kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya kurang 6 juta,” ujarnya.
Digitalisasi Layanan Pertanahan
Kepala Negara mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia.
Ia meminta agar layanan tersebut disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.
“Tidak hanya (masyarakat) di perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Beri informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menerbitkan administrasi tata kelola. Serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.
“Saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan ditelantarkan,” jelasnya.
Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Isma Yatun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Rudi H Napitupulu