Kemenkeu Hanya Setujui Pagu Kemenlu Rp8,5 Triliun

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai kenaikan pagu indikatif anggaran yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan yang disetujui Kementerian Keuangan jomplang jauh. Pasalnya, kebutuhan anggaran Kemlu berkisar Rp16 triliun, namun yang disetujui hanya Rp8,5 triliun.

“Kalau dikatakan hanya alasan kondisi keuangan negara segala macam, ya. Kemlu Itu kan dituntut untuk menjadi first line up defense-nya untuk pemasaran produk Indonesia. Jadi memberikan peningkatkan kesejahteraan bagi diplomat kita, memberikan anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu sudah suatu kebutuhan yang riil,” ujar Dave.

Dirinya berharap, penambahan anggaran itu ke depannya dapat terealisasi. Sehingga, perwakilan Indonesia di luar negeri dapat melakukan kegiatan diplomasi yang dapat diambil dari pos anggaran manapun. “Sehingga semua peran-peran dan pos pemerintah itu benar-benar terpenuhi dan juga wibawa bangsa Indonesia tetap meningkat di dunia ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menilai bahwa penambahan anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan diplomat Indonesia menjadi perlu. Oleh karena jika dilihat dari ekonomi global, biaya hidup di luar negeri semakin meningkat.

“Sementara kita memiliki ribuan baik itu diplomat ataupun staf lokal kita yang bekerja di sana. Tentu kita harus perhatikan bahwa mereka itu memiliki kehidupan yang layak.  Kenapa? karena ini berkaitan dengan performance mereka,” terang Dave.

Dirinya pun mengungkapkan bahwa bagaimana negara bisa menuntut mereka untuk bekerja dengan baik. Sedangkan kebutuhan mereka sendiri saja belum terpenuhi.

“Hal inilah yang harus menjadi perhatian bahwa mereka itu dapat bekerja dengan tenang sehingga performance-nya itu dapat terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan kesejahteraan,” tutup legislator dapil Jawa Barat VIII.

Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen