Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) siap mendukung apabila keterbukaan informasi publik dapat dikolaborasikan ke dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Khususnya penilaian kualitas kebijakan.
“Keterbukaan informasi publik dapat menjadi bagian penting dalam aspek penilaian kualitas kebijakan. Serta menjadi komponen penghitungan Indeks RB,” jelas Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Menteri Anas mengatakannya usai bertemu Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Ia mendorong instansi pemerintah untuk menginformasikan semua tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini juga sebagai diseminasi kinerja birokrasi kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.
“Kami mendukung agar pekerjaan birokrasi oleh instansi pemerintah semakin terbuka. Dan, setiap tahapan keputusan birokrasi dapat sampaikan ke publik. Terutama menyangkut keputusan yang berdampak pada birokrasi dan masyarakat luas,” jelasnya.
Dikatakannya, dengan adanya keterbukaan informasi publik terkait kinerja birokrasi dalam tiap tahapannya, maka masyarakat dapat memantau langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah.
Masyarakat pun bisa secara aktif memberikan umpan balik dan masukan pada tiap tahapan proses perumusan kebijakan yang dilakukan.
Kolaborasi Badan Publik
Menteri Anas mengatakan, keterbukaan informasi publik juga dapat dilakukan dengan digitalisasi, khususnya dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
Informasi terkait birokrasi dapat lebih mudah diakses dengan berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagaimana sedang dijalankan pemerintah yang akan dituangkan dalam Portal Pelayanan Publik.
“Saat ini pemerintah sedang berupaya mengintegrasikan berbagai macam jenis layanan instansi pemerintah dalam satu portal layanan. Sehingga masyarakat jauh lebih mudah untuk mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan,” lanjut Menteri Anas.
Pertemuan dengan KIP juga membahas seputar penguatan kelembagaan dan SDM aparatur di lingkungan KIP. Juga membahas terkait pentingnya kolaborasi badan publik dalam menghadirkan keterbukaan informasi.
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro mengatakan, informasi yang dikeluarkan badan publik merupakan informasi-informasi yang penting.
“Pertemuan dengan Menteri PANRB hari ini untuk mendorong agar badan publik semakin terbuka dan meningkatkan kualitas informasi yang bersifat promotif,” ujarnya.
Donny juga mendukung KIP dalam penyediaan informasi dalam sembilan prioritas layanan yang akan ditransformasikan secara digital oleh GovTech yang tengah dikembangkan.
“Kami mendukung langkah sinkronisasi dan koordinasi informasi publik dari penyedia layanan prioritas dalam transformasi digital pemerintahan,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu