Polhukam

Komisi VIII Pertanyakan Keppres Haji 2023 yang Belum Terbit

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mempertanyakan alasan Pemerintah tidak kunjung menerbitkan aturan teknis kuota dan biaya penyelenggaraan biaya haji. Padahal, rencananya aturan tersebut akan masuk dalam sebuah Keputusan Presiden (Keppres).

“Kementerian Agama (Kemenag) sendiri, telah menetapkan kuota haji untuk jamaah dalam negeri pada tahun 2023 ini mencapai 230.320 orang,” kata Azis.

Ia mempertanyakan Keppres tersebut dalam rapat dengan Menteri Agama (Menag) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Terkait biaya, Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M sebesar Rp90.050.637,26.

Besaran itu terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau yang ditanggung jamaah sebesar Rp49.812.700,26 (55,3%) dan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji sebesar Rp40.237.937 (44,7%).

Kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH 2023.

“Apa kendala Keppres di sini? Sebab sekarang sudah akhir Maret 2023. Berdasarkan rencana kerja kita, Keppres hari ini seharusnya sudah ada, sekitar pertengahan Februari malahan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis.

Menurutnya, tidak ada Keppres dapat menghambat persiapan ibadah haji. Atas dasar itu, ia meminta kepada Menag Yaqut agar menyampaikan perkembangan penyusuann aturan pelaksanaan ibadah haji 2023 itu.

“Dengan belum adanya Keppres haji sampai sekarang, tentu akan sangat berpengaruh pada persiapan-persiapan dari pada haji itu sendiri. Untuk itu kami mohon penjelasan dari Pak Menteri bagaimana perkembangan dari pada Keppres Haji,” terang John.

“Sekali lagi itu sangat pengaruhi persiapan-persiapan dari pada (ibadah) haji itu sendiri,” tegasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

Junita Ariani

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Airlangga Terapkan Kebijakan 4K

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengendalikan inflasi dengan menerapkan strategi kebijakan 4K.…

7 hours ago

Parah! Ketua DPRD Garut Menghina Guru Honorer

Baru-baru ini, beredar video Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, yang menjadi sorotan publik setelah…

7 hours ago

Masalah Finansial, 4 Klub Tidak Ikut Europe 2024/2025

Pada musim 2024/2025, sejumlah klub Eropa gagal lolos ke kompetisi Eropa akibat masalah finansial yang…

10 hours ago

Uang Tunai di Indonesia Semakin Berkurang Digunakan

Survei terbaru menunjukkan bahwa penggunaan uang tunai di Indonesia terus menurun pada tahun 2024. Menurut…

12 hours ago

Menko PMK Ingatkan Warga Tak Jual Rumah Bantuan Pemerintah

Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan warga penerima untuk tidak…

14 hours ago

Bermodalkan US$150 Juta, PUPR Bangun 3.880 Rumah untuk Korban Gempa Palu

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 3.880 unit rumah bagi para korban gempa…

14 hours ago