Polhukam

KPU Sumut Berharap Bisa Sharing Anggaran Pemilu 2024 dengan Daerah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herdensi mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp1,9 triliun.

Namun, karena Pemilu dilakukan serentak, menurutnya ada potensi berbagi anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Dilaksanakan di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama. Berarti ada potensi sharing anggaran antara APBD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota. Mana item-item yang kira-kira bisa di sharingkan,” kata Herdensi.

Hal itu dikatakannya saat beraudiensi dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (13/2/2023).

Karena itu, ia meminta Gubernur Sumut untuk memfasilitasi pertemuan dengan bupati dan walikota se-Sumut. Sebab, menurut perhitungan KPU saat ini, komposisi biaya Pemilu 2024 sekitar Rp700 miliar dari Pemprov Sumut dan Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota.

“Kalau memang bisa sharing dengan kabupaten/kota maka anggaran dari Pemprov Sumut sekitar Rp700 miliar, sisanya Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota. Mudah-mudahan bisa sharing dengan kabupaten/kota,” kata Herdensi.

Persiapan Pemilu Harus Matang

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mempersiapkan Pemilu serentak 2024 secara matang.

“Apalagi Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu serentak pertama untuk legislatif, kepala daerah dan presiden,” kata Edy Rahmayadi.

Ia tidak ingin karena kurangnya persiapan KPU, Bawaslu dan pemerintah akan merugikan masyarakat atau peserta Pemilu, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan.

“Yang sebelumnya, Pemilu dilakukan secara terpisah masih ada yang ribut, tahun depan Pemilu serentak. Jadi persiapannya harus benar-benar matang,” terang Edy Rahmayadi,

Menurut Edy Rahmayadi, persiapan harus secara sistematis, termasuk dari penganggaran penyelenggaraan Pemilu. Harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kalau persiapan sudah dimulai, kita harus cepat karena September 2024 itu tidak lama lagi. Apalagi soal anggaran, harus benar-benar sistematis dan cepat. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Edy Rahmayadi.

Hadir pada pertemuan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ardan Noor, Inspektur Daerah Sumut Lasro Marbun dan Kepala BKAD Ismael Parenus Sinaga. Hadir juga jajaran KPU Sumut dan jajaran Bawaslu Sumut.*

#beritaterkini#beritaviral

Editor: Junita Ariani

Junita Ariani

Recent Posts

Waww… Perputaran Uang Saat Idul Adha Capai Rp10 T

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Pattrick Wauran menilai, perputaran uang saat pelaksanaan Idul Adha…

1 hour ago

Juni 2025, Kemenkes Ubah Aturan Teknis KRIS BPJS

Menjelang Juni 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengubah aturan teknis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS…

2 hours ago

Esensi Naik Haji Yang Gen Z Harus Tahu

Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1445 H/2024 M telah diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pemberangkatan perdana…

4 hours ago

– “GALODO” Lahar Hujan Marapi-

Aku pandang sejauh mata memandang, melihat awan menutup bukit di ufuk Barat, menyibak tirai jendela…

5 hours ago

Paradigma Ketakterhinggaan: Relevansi dan Kontribusi Simbol Takhingga pada Dunia Sastra

  Istilah "Paradigma Tak Terbatas" atau (Paradigm of Infinity) tidak umum digunakan.  Kemungkinan besar ini…

5 hours ago

Ini Pesan KGPAA Paku Alam X kepada Calon Jemaah Haji Yogyakarta

WAKIL Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengingatkan para calon jemaah haji tentang pentingnya menjaga…

15 hours ago