Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga membuka KTT Perdamaian dan Keamanan Perempuan ASEAN (ASEAN WPS Summit: High Level Dialogue) – Dialog Tingkat Tinggi. Untuk Memajukan Implementasi Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang berlangsung 6 – 7 Juli 2023 di Yogyakarta.

Menteri PPPA menegaskan bahwa Indonesia telah memilih tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, yang melambangkan komitmen untuk meningkatkan signifikansi dan relevansi ASEAN di kawasan maupun di panggung global. Dalam mencapai pertumbuhan tersebut, ASEAN tidak boleh meninggalkan para perempuan termasuk dalam agenda perdamaian dan keamanan. Karena perempuan dan anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan gender pada kondisi konflik.

Jangan Pandang Perempuan Sebelah Mata

“Konflik memiliki efek buruk yang mendalam dan seringkali tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan. Mereka lebih rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender yang diperparah oleh konflik. Ketika sumber daya langka, mereka juga menjadi kelompok pertama yang kelaparan. Dikeluarkan dari sekolah, dan terluka tanpa perawatan kesehatan yang layak,” tutur Menteri PPPA.

Perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya dalam upaya pencegahan konflik karena perempuan memiliki kepekaan khusus  untuk membangun rekonsiliasi.

“Dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi pasca-konflik, perempuan seringkali dipandang lemah, dan suaranya sering diremehkan. Namun, pada kenyataannya, perempuan adalah aktivis perdamaian yang kuat dan negosiator yang mumpuni. Kepekaan alami perempuan membangun rasa saling menghormati dan inklusivitas di antara berbagai kelompok. Perempuan membawa perspektif, pengalaman, dan keterampilan unik. Seringkali berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi komunitas. Dan karena itu, partisipasi mereka yang berarti dalam proses perdamaian meningkatkan keefektifan, legitimasi, dan keberlanjutan perdamaian,” ujar Menteri PPPA.

Plt. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Indra Gunawan menyatakan bahwa sebagai aksi aktif untuk melindungi perempuan dalam konflik. Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN – P3AKS).

“KemenPPPA bekerjasama dengan Kemenko-PMK dan stake holder lain telah memiliki Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN – P3AKS). Untuk RAN-P3KAS diberlakukan periode 2014 – 2019. Kemudian pada tahun 2021, kami kembali mengaktifkan kembali RAN-P3AKS yang ditetapkan dengan Permenko PMK 5 tahun 2021 tentang RAN P3AKS. Salah satu implementasi dari Ran P3AKS ini adalah mendorong perempuan untuk bisa terlibat mencegah konflik sosial. Dan hal ini sudah kita lihat kemarin saat delegasi ASEAN melakukan study visit ke Desa Damai (Peace Village) di Desa Sinduharjo,” ucap Indra.

Pemerintah Indonesia Terus Bangun Lingkungan yang Suportif

Dalam KTT Perdamaian dan Keamanan Perempuan ASEAN, Pemerintah Indonesia, menegaskan kembali komitmen untuk membangun lingkungan yang suportif bagi perempuan dan anak perempuan untuk secara aktif berkontribusi dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi pasca-konflik; dan melindungi perempuan dan anak perempuan dari dampak buruk konflik.

“Saya sangat berharap bahwa kita semua yang hadir juga dapat memperkuat komitmen dan tindakan kolaboratif kita untuk sepenuhnya memajukan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan. saya berharap bahwa bersama-sama, kita dapat bekerja untuk mengubah pola pikir, menantang norma-norma konvensional. Dan membayangkan masa depan di mana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian dan keamanan menjadi norma, bukan pengecualian. Mari kita identifikasi langkah-langkah konkrit dan tindakan nyata tentang bagaimana menerapkan perempuan, perdamaian, dan keamanan yang akan membawa perubahan transformatif di seluruh ASEAN,” tutup Menteri PPPA.

Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen