Polhukam

Pemerintah Didesak Umumkan Hasil Audit Kelayakan Smelter PT ITTS

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah mengumumkan dan membuat laporan resmi terkait kelayakan operasional smelter PT ITSS.

Tim audit Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) harus mengumumkan hasil pemeriksaan peristiwa kebakaran smelter PT ITSS.

Hal ini menyusul peningkatan status pemeriksaan PT ITSS (Indonesia Tsingshan Stanless Steel) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kementerian harus berjalan secara bersamaan,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Dengan begitu, kata dia, diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka yang hingga kini dirawat di rumah sakit.

“Bila ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar, Pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan China tersebut,” katanya

Pemerintah kata dia, harus mengaudit teknologi dan sistem smelternya sendiri. Untuk mengetahui apakah smelter yang digunakan di PT ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan.

“Dikhawatirkan masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP tetapi pada keandalan smelternya,”tegasnya.

Ia menilai Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Karena itu harus memastikan smelter nikel perusahaan China itu layak dan andal untuk digunakan.

Ditambahkan Mulyanto, pemerintah jangan membiarkan masyarakatnya menjadi korban uji coba kelayakan peralatan kerja perusahaan asing.

Justru sebaliknya Pemerintah harus mendorong terjadinya proses alih-teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri.

Sehingga pengelolaan SDA nasional ke depan nanti tidak tergantung pada kemampuan perusahaan asing.

“Yang terjadi sekarang justru terbalik. Masyarakat kita seolah dijadikan kelinci percobaan untuk menguji keandalan perangkat kerja perusahaan asing yang investasi di sini. Hal ini jelas merugikan dan membahayakan. Pemerintah harus bertindak,”pungkasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

Junita Ariani

Recent Posts

Gunung Slamet Naik Level Waspada, Semua Pos Pendakian Resmi Ditutup

SEMUA jalur pendakian di Gunung Slamet resmi ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal…

33 mins ago

RI Dorong PBB Berikan Hak Istimewa Untuk Palestina

Pemerintah Indonesia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan hak istimewa kepada Palestina. Hal itu merupakan…

1 hour ago

Pakar UGM Ungkap Alasan Target Energi Baru-Terbarukan Sulit tercapai

PROSES transisi energi bersih Pemerintahan Joko Widodo belum juga mencapai target yang ditetapkan meski akan…

2 hours ago

Berikut 5 Tips Saat Berhaji di Cuaca Panas Saat Ini

Cuaca di Saudi sangat panas dan kering. Sehingga, jemaah sering tidak berkeringat saat beraktivitas, kadang…

2 hours ago

1.364 Jemaah Kloter Embarkasi Solo Dapat Layanan Fast Track

Sebanyak 1.364 jemaah haji yang terbang dari Embarkasi Solo (SOC) pada hari pertama keberangkatan, mendapat…

2 hours ago

Update Senin Siang, Korban Banjir Lahar Hujan Sumbar 43 Orang Meninggal

KORBAN meninggal dunia akibat banjir lahar hujan di Provinsi Sumatra Barat mencapai 43 orang. Angka…

3 hours ago