Pemerintah diminta tegas membatasi impor seafood atau makanan laut dari Jepang. Hal ini terkait dengan keputusan Jepang membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima.
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dengan keputusan Jepang membuang puluhan ribu ton air tercemar radioaktif dari PLTN Fukushima itu.
Husein mengingatkan, ekspor seafood merupakan salah satu sumber devisa Jepang dari Indonesia. Jepang mendapatkan 10,3 juta dollar AS dari mengekspor makanan laut ke Indonesia pada 2022.
Karena itu, pemeriksaan seafood impor dari Jepang, menurutnya wajib dilakukan. Hal tersebut untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia.
“Keselamatan masyarakat di Indonesia adalah hal utama, jadi perlu kepastian keamanan setiap produk laut yang diimpor,” kata dia dalam keterangan tertulis, dilansir laman www.dpr.go.id, Selasa (17/10).
Soal biaya pemeriksaan, ia mengingatkan Indonesia hanya perlu mengacu pada hukum internasional. Dalam berbagai aturan internasional ditegaskan, pencemar harus menanggung biaya yang timbul akibat pencemaran.
Untuk itu, Jepang, lanjutnya harus menanggung semua biaya pemeriksaan seafood dari Jepang. Hal ini untuk memastikan keamanan konsumsi seafood tersebut.
“Saya mendukung penegakan aturan internasional, termasuk masalah ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI Elly Rachmat Yasin yang mendesak Indonesia mengurangi impor makanan laut (seafood) dari Jepang. Ia meminta Indonesia memeriksa ketat produk seafood dari Jepang.
Pemerintah Jepang, menurut Elly harus menanggung penuh terhadap biaya pemeriksaan seafood dari Jepang yang bertujuan memastikan keselamatan rakyat Indonesia. Elly menegaskan, Indonesia perlu menekan Jepang agar bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan pangan itu.
“Jepang selama ini menganggap rendah kualitas ekspor perikanan dari Indonesia. Disebutnya, produk perikanan kita di bawah standar sehingga mengalami kendala masuk ke Jepang. Kini kita minta Jepang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeriksaan produk perikanan yang diekspornya,” kata dia.*
Email: AleLuna@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
#beritaviral
#beritaterkini