Peran Strategis Partai Politik dalam Melahirkan Pemerintahan Anti Korupsi pada Pemilu 2024

Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan hukum memiliki tujuan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi menurut Abraham Lincoln, merupakan bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pada prinsipnya, negara demokrasi  tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan instrumen dan prosedur dalam mengangkat wakil rakyatnya yang disebut Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu merupakan sarana penting bagi demokrasi. Setiap warga negaranya dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan sendiri calon wakilnya di pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif.

Implementasi Pemilu

Implementasi mekanisme Pemilu sendiri dibuat untuk melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang representatif, berintegritas dan anti korupsi. Hal ini merefleksikan mekanisme pengangkatan pejabat publik sebelumnya yang dinilai kurang representatif. Alasannya, karena melalui mekanisme perwakilan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang dianggap sebagai lembaga paling mewakili kepentingan rakyat. Namun, dalam perjalanannya terbukti menjalankan pemerintahan dengan penuh Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Hal ini kemudian mereduksi kemanusiaan dan hak-hak asasi warga negara. Salah satu faktor menguatnya praktik KKN pada masa orde baru karena kekuasaan yang tersentralisasi pada pemerintahan pusat atau presiden. Setelah itu, reformasi pengembalian kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia semakin diperkuat melalui perubahan UUD yang ditegaskan dalam UUD 1945. Bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, memelihara fakir miskin, serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melanggar hukum, wajib untuk diperangi bersama. Korupsi sendiri disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Oleh karena itu, perjuangan melawan kejahatan tersebut harus dilakukan terkhusus melalui sistem.

Telah banyak upaya melawan korupsi politik pemerintahan oleh masyarakat sipil. Salah satunya, melalui Non Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak membantu kepentingan masyarakat kecil apabila terdapat kebijakan pemerintah dapat mencederai kepentingannya, tetapi upaya tersebut belum efektif.

Partai Politik Sebagai Penyuplai Pejabat Publik

Jika ditelisik lebih dalam, hal tersebut dapat dikatakan akar masalahnya bermuara pada partai politik sebagai penyuplai pejabat publik terbanyak. Mulai dari tingkat pemerintah pusat, presiden, dan wakil presiden beserta kabinetnya, hingga kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten atau kota dengan perangkatnya dapat menduduki jabatan politiknya. Hampir setiap posisi strategis di republik ini diduduki oleh orang-orang partai politik. Hal ini senada dengan respons yang disampaikan Puan Maharani mendukung program pelatihan untuk partai politik yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Program ini diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu bulan Mei-Juli 2022 yang lalu. Puan mengatakan bahwa “Partai politik selama ini melahirkan kader-kader yang mengisi jabatan publik mulai dari anggota dewan, bupati, gubernur, sampai dengan Presiden (9/5/2022). Maka di sinilah partai politik memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis negara dan pemerintahan.

Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri bahwa kegiatan itu dilakukan untuk mencegah korupsi yang akan dijadikan sebagai milestone menghadapi kegiatan tahun politik 2024 yang akan datang (12/4/2022).