Peringatan Hakordia, Jokowi: Pemberantasan Korupsi Butuh Upaya Masif dan Sistemik

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tindak pidana korupsi saat ini semakin canggih dan kompleks. Melibatkan teknologi mutakhir bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi.

Karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih masif, sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini.

“Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif. Memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” kata Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan Kepala Negara pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Menurut Jokowi, sistem pencegahan korupsi perlu diperkuat termasuk memperbaiki kualitas SDM aparat penegak hukum. Begitu juga dengan sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya.

Siapkan Satu Peta

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi kata Presiden, pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan. Seperti E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

“(Waktu) saya dulu masuk, di dalam E-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang, tadi pagi saya minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali,” ujarnya.

Selain itu, kata Presiden, terdapat juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).

“Simbara untuk batu bara, kemudian nanti akan masuk ke nikel, ke bauksit, ke tembaga. Saya kira ini, akan bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi kemudian diekspor dan lain-lainnya,” katanya.

Selain itu, imbuh Presiden, pemerintah juga menyiapkan kebijakan satu peta atau one map policy yang saat ini sudah mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.

“Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Pajak online, saya kira juga sangat bagus. Kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari, agar tidak terjadi korupsi,”jelasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu