Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi-PM Kishida Bahas Pertanian Hingga Pembangunan IKN

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Sabtu (20/5/2023), itu membahas peningkatan kemitraan kedua negara.

Di antaranya, mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Indonesia berharap perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada September 2023 mendatang.

“Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi atas undangan dari pemerintah Jepang untuk Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.

Terkait IJEPA yang sudah sudah berjalan lama, Presiden jokowi mengusulkan agar tarif produk tuna kaleng dihapuskanl Kemudian, perluasan bidang kerja PMI di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building,” ujar Presiden.

Tidak hanya itu, Presiden dan PM Kishida juga membahas mengenai perdagangan Indonesia-Jepang. Di mana menurut Presiden, Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima.

“Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga,” ungkap Presiden.

Terkait investasi, Presiden Jokowi, mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di Indonesia.

Karena itu, Presiden mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.

“Terkait pembangunan IKN, saya menyambut baik penandatanganan 5 Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH & UR,” ujarnya.

Transisi Energi

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait transisi energi. Presiden menyebut bahwa Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD500 juta.

Hal itu untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta implementasi kesepakatan bisnis dengan sejumlah BUMN. Seperti, PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.

Terakhir, terkait Myanmar, Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Serta implementasi AOIP melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kemudian, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi. Dan, Direktur Asia Timur, Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang