PT Pos Indonesia (Persero) menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendistribusikan logistik Pemilu serentak pada 2024 mendatang.
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengingatkan agar Pos dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi kendala. Seperti kurangnya pengetahuan teknologi di daerah-daerah tertentu.
“Karenanya kita minta Pos untuk memantau secara real time distribusi logistik Pemilu,” ujarnya.
Muslim mengatakan itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Pos Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Rapat terkait penanganan logistik Pemilu 2024.
Yang kedua lanjut Muslim, pendistribusian melalui PT Pos adalah untuk mempermudah kinerja dalam menyalurkan logistik Pemilu melalui improvisasi teknologi.
Karena itu, jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu. Atau bahkan membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini.
Dalam rapat itu, ia juga mengingatkan agar Pos Indonesia dapat mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan logistik.
Sistem koordinasi dengan KPU utamanya setelah Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan adanya provinsi-provinsi baru. Sehingga distribusi logistik Pemilu 2024 dapat tersebar dengan baik hingga pelosok negeri.
Dikatakannya, setelah Pemilu 2019 yang lalu Indonesia telah berkembang secara administrasi. Di mana terjadi pemekaran wilayah.
“Provinsi kita hari ini sudah 37 dari 34 provinsi. Bapak tahu juga bagaimana kondisi seperti di Papua Barat dan Papua Tengah. Nah, kita berharap kesiapan PT Pos mengantisipasi hal-hal ini. Baik dari data kebutuhan logistiknya juga sistem koordinasi seperti apa yang dibangun dengan pihak KPU,” jelasnya.
Terakhir, Muslim berharap Pos Indonesia terus berkembang dan berinovasi, sehingga tidak kalah dengan perusahaan logistik swasta. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang