Bank Indonesia (BI) diminta untuk membuat posko pengaduan dan penukaran uang mutilasi. Langkah tersebut dinilai akan memudahkan masyarakat menukar uang palsu dengan uang asli.
Dan, meminimalisir adanya ketakutan di kalangan masyarakat bahwa mereka telah kehilangan uang.
“Meski BI sudah mengumumkan masyarakat yang secara tidak sengaja mendapatkan uang mutilasi bisa menukarnya selama memenuhi kriteria. Tapi perlu ada prosedur yang lebih intens ke masyarakat. Prosedur yang lebih ramah dan memudahkan,” jelas Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ia menyebut peredaran uang palsu cukup mengkhawatirkan. Sebab, menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, uang palsu dapat merugikan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik negara.
“Hal ini bukan hanya merupakan masalah keuangan, tetapi juga merugikan integritas mata uang negara. Bahkan dapat memberikan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan Indonesia,” ungkapnya dalam rilis resmi, Senin (11/9/2023).
Puan pun mendesak Pemerintah, khususnya Kepolisian dan BI untuk segera mengambil tindakan tegas dan efektif dalam menindak pelaku peredaran uang mutilasi.
Dengan tindakan preventif, tandas Puan, diharapkan masalah isu soal uang mutilasi ini tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
“Pastikan dulu kebenaran peredaran uang mutilasi. Dan jika terbukti benar ada, Kepolisian harus segera mengusut dan mencari pelaku peredaran uang mutilasi,” ujarnya di Jakarta.
Tindakan hukum kata Puan, harus diambil terhadap mereka yang terlibat dalam peredaran uang palsu sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu