Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) diminta untuk merumuskan Rencana Induk Pendidikan hingga 15-25 tahun mendatang. Hal ini guna memenuhi amanat konstitusi.
Urgensi ini muncul sebagai bentuk kepedulian segenap pemerintah melindungi generasi bangsa dari segala bentuk kekerasan.
Seluruh pihak yang berwenang, terutama Kemendikbudristek didesak untuk mendukung dan mencegah aksi-aksi terkait LGBT di dunia pendidikan. Khususnya bagi generasi bangsa.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih melalui rilisnya, Selasa (1/8/2023) di Jakarta.
Menurutnya, ada dua kasus yang mencolok dan sangat terkait. Yaitu mutilasi mahasiswa UMY secara sadis oleh kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Bahkan sampai direbus.
Tidak hanya itu, kata dia, adanya sekolah internasional yang justru memberi ruang pada benih-benih LGBT untuk tumbuh dan berkembang.
“Kemendikbudristek RI perlu waspada dan harus segera bertindak. Kami juga mendesak aparat berwenang segera turun tangan,” tutur Fikri.
Ia juga mengecam keras aksi pembunuhan sadis oleh dua orang yang diduga kelompok LGBT. Kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redho Tri Agustian.
Ironisnya, Redho dibunuh oleh dua pelaku yang merupakan responden penelitiannya terkait LGBT. Ia pun menyayangkan para pejabat di Kemendikbud tidak merespon kasus tersebut.
Padahal, kata dia, pendidikan nasional berkarakter moral serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki landasan kuat di konstitusi kita.
Menurutnya, hanya dengan itu program pembangunan lewat sektor pendidikan akan kokoh dan berkesinambungan. Sehingga siap untuk menghadapi dan menangkal dampak negatif dari budaya luar dan perubahan teknologi yang begitu cepat. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang