Putin Tegaskan Siap Berunding soal Perang Ukraina, CIA: Rusia Tak Serius

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negaranya siap membuka diri untuk melakukan perundingan soal perang di Ukraina, tetapi pihak Ukraina di Kiev sepertinya meragukan niat Moskow itu.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu telah memicu konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II (1939-1945) dan konfrontasi terbesar antara Moskow dan Barat sejak Krisis Misil Kuba 1962.

Sejauh ini, ada sedikit akhir yang terlihat dari perang tersebut. Pemerintah Rusia di Kremlin sebelumnya mengatakan akan berjuang sampai semua tujuannya tercapai, sementara pemerintah Ukraina di Kyiv mengatakan tidak akan berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari wilayahnya, termasuk Krimea yang dianeksasi Rusia pada 2014.

“Kami siap untuk bernegosiasi dengan semua orang yang terlibat tentang solusi yang dapat diterima, tapi itu terserah mereka [Ukraina dan pihak Barat]- kami bukan pihak yang menolak untuk bernegosiasi, mereka yang menolak,” kata Putin kepada televisi pemerintah Rossiya 1, dilansir Euronews dan Reuters, Jumat (30/12/2022).

Menanggapi ini, Direktur CIA William Burns mengatakan dalam sebuah wawancara yang dirilis Desember ini bahwa sebagian besar konflik bisa berakhir dengan negosiasi, tapi CIA menilai Rusia belum serius melakukan negosiasi nyata untuk mengakhiri perang.

Seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan Putin perlu “kembali ke realita”. Dia menambahkan bahwa Rusia yang tidak ingin bernegosiasi.

“Rusia sendirian menyerang Ukraina dan membunuh warganya,” kata Mykhailo Podolyak di cuitan Twitter.

“Rusia tidak menginginkan negosiasi, tetapi berusaha menghindari tanggung jawab,” katanya.

Putin pernah mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk negosiasi, tetapi negosiasi itu harus sesuai dengan persyaratan yang dia tetapkan, yaitu apabila Ukraina memenuhi tuntutan Moskow dan mengakui pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.

Kiev, yang didukung oleh Barat, menegaskan bahwa persyaratan semacam itu tidak dapat diterima. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) belum menanggapi permintaan untuk berkomentar dari Reuters.

*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang