RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.

“Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi. Target pengurangan tingkat pengangguran. Hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN. Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan. Terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,” jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah harus menyiapkan strategi guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan investasi. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik. Termasuk upaya yang bisa dilakukan untuk memastikan agar target-target pembangunan yang dirumuskan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Komisi XI DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati asumsi makro, sasaran, dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2024. Yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen (yoy), inflasi sebesar 2,8 persen (yoy), nilai tukar Rupiah sebesar Rp15.000,- per dollar AS, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen.

Beberapa Sasaran Untuk RAPBN

Sementara, sasaran pembangunan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam rentang 5,0-5,7 persen. Tingkat kemiskinan pada rentang 6,5-7,5 persen. Gini rasio pada kisaran 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada rentang 73,99-74,02.M

Selain itu, terdapat juga penambahan sasaran baru yaitu tingkat penurunan kemiskinan ekstrem pada level 0-1 persen. Kemudian, indikator pembangunan diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 105-108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada rentang 107-110.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,2 persen dapat berkualitas dan dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.

“Jadi, tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan yang tinggi, tapi juga agar kue pembangunan ini bisa dirasakan secara merata. Apalagi, kita masih dihadapkan tingginya ketimpangan ekonomi secara wilayah. Ini tentu menjadi isu strategis yang perlu didorong pemerintah untuk mengoptimalkan konsep pemerataan pertumbuhan yang selama ini dilakukan,” ungkap Puteri.

Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen