Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM, Prof. Agus Heruanto Hadna menilai banyak kebijakan pemerintah yang diterbitkan tanpa data valid.
Hal itu disampaikannya merespon berbagai kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan, namun kemudian dikaji kembali.
“Banyak kebijakan kita dibuat secara terburu-buru dan tidak didukung oleh data yang valid,” ujarnya, di Yogyakarta, Senin (10/06/2024).
Ia mengatakan, banyak kebijakan yang disusun dan diterbitkan pemerintah hanya berdasarkan keinginan dan insting semata. Sehingga penerapan kepada masyarakat menjadi sangat tidak produktif.
“Cara perumusan kebijakan yang hanya mengandalkan insting, atau sedikit dengan menggunakan bahasa yang kasar “agak arogan”, semakin memperlemah formulasi kebijakan yang tepat,” ungkap dia.
Dampak Kebijakan
Akibatnya, sudah bisa diduga bahwa kebijakan yang dibuat salah, karena tidak sesuai dengan masalah yang sesungguhnya.
“Dengan kata lain, pola kebijakan kita umumnya tidak evidence based,” papar Prof Hadna.
Karena itu, lanjut dia, penyusunan kebijakan haruslah memerhatikan beberapa hal penting.
Pertama, harus memperhatikan rumusan masalah kebijakan yang tepat. Dan kedua, kebijakan harus dilakukan pada situasi dan kondisi yang tepat.
“Pada intinya ada implementasi kebijakan harus melalui hal-hal penting diatas. Hindari menerapkan kebijakan dengan terburu-buru, apalagi tanpa data yang valid. Termasuk data dan informasi apakah publik sudah siap atau belum,” ungkap Prof Hadna yang juga Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM itu.
Sebelumnya, pemerintah berniat menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru yang diterima tahun 2024. Namun kemudian masyarakat bereaksi keras menolak kebijakan tersebut. Kampus-kampus negeri menggelar aksi demo menolak kenaikan UKT tersebut, hingga akhirnya keluhan itu juga disuarakan oleh parlemen.
Parlemen bahkan menilai pemerintah tidak berpihak pada masyarakat luas dengan kebijakan kenaikan UKT tersebut.
Hingga akhirnya, pasca bertemu dengan Presiden Jokowi, pemerintah melalui Mendikbud Nadiem Makarim membatalkan rencana tersebut pada tahun 2024 ini.
“Kita tidak memberlakukan kebijakan kenaikan UKT pada mahasiswa baru tahun 2024 ini,” kata Nadiem.