Walaupun Sangat Pahit, Importasi Beras Harus Dijalankan

Produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino. Begitupun, perlu beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif.

Karena itu, pemerintah menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi beras. Pemerintah memperhatikan keseimbangan mulai dari tingkat petani, pemasok sampai konsumen.

Hal ini sebagai upaya membangun ekosistem pangan yang tidak berat sebelah, sehingga semua lini tidak terjadi gejolak berlebih.

Kebijakan tersebut adalah pilihan terakhir agar ketersediaan beras tetap terjaga.

“Walaupun sangat pahit, importasi beras saat ini harus dijalankan. Mungkin kebijakan ini tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini,” tegas Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.

Dikatakannya, importasi beras yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu harga di tingkat petani.

“Salah satu indikasinya bisa dilihat dari NTPP saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16. Ini yang membuat petani kita semangat untuk menanam,” ujar Arief dalam keterangannya dikutip, Sabtu (10/2/2024) di Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Oktober 2022 NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100. Saat itu, NTPP ditetapkan 100,41 dan semakin bertumbuh selama tahun 2023.

Indeks rerata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55. Terkini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16.

“Pertumbuhan NTPP seperti ini mengartikan sedulur petani tanaman pangan semakin sejahtera. Langkah importasi yang dilakukan pemerintah tidak begitu berdampak negatif. Ini karena kita memastikan importasi yang dilakukan terukur dan sesuai kalkulasi. Dan, hanya dipergunakan untuk pelaksanaan program pemerintah saja,” jelasnya.

Operasi Pasar Murah Terus Dilakukan

Menyambut panen raya yang diperkirakan pada Maret 2024, pihaknya bersama Kementan serta stakeholder terkait akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal.

Untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani dan pada saat yang sama, pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik.

“Saat ini, kita tengah mempersiapkan CPP jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga pada saat diperlukan CPP tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi. Antara lain penyaluran bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” ungkapnya.

Dikatakannya, operasi pasar murah melalui GPM terus diadakan. Dari permulaan tahun sampai 31 Januari 2024, GPM telah dilaksanakan sebanyak 429 kali yang tersebar di 31 provinsi.

Khusus untuk bulan Februari 2024, GPM dijadwalkan akan digelar sebanyak 200 kali. Dengan gelontoran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar sebanyak 200 ribu ton tiap bulannya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu